Tegar Arief, Selasa, 19/10/2021 02:00 WIB

Bisnis, JAKARTA — Moncernya ekspor komoditas dan tren aksi borong pita cukai oleh pabrikan menjadi katalis positif bagi pros­pek perpajakan pada tahun ini. Sejalan dengan itu, pemerintah menaikkan outlook penerimaan yang berasal dari pajak, bea, dan cukai.n

Pemerintah mencatat outlook penerimaan perpajakan atau yang berasal dari pajak, bea, dan cukai pada tahun ini mencapai Rp1.413,7 triliun.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan outlook yang tertuang di dalam Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yakni senilai Rp1.375,83 triliun.

Outlook terbaru tersebut juga men­catatkan pertumbuhan hingga men­capai 10% dibandingkan de­ngan realisasi penerimaan perpa­jak­an pada tahun lalu yang senilai Rp1.285,1 triliun.

Optimisme ini dipicu oleh me­lonjaknya harga sejumlah ko­mo­ditas terutama batu bara akibat me­luapnya permintaan dari pasar global, yang berdampak pada me­le­jit­nya setoran pajak sektor sumber daya alam (SDA).

Selain itu, tren aksi borong pita cukai juga mengangkat prospek penerimaan lebih tinggi.

Aksi ini acap dilakukan oleh pro­dusen industri hasil tembakau pada pe­ngujung tahun atau sebelum dite­rapkannya tarif cukai hasil tem­bakau yang berlaku pada tahun berikutnya.

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono mengatakan optimisme pe­merintah itu juga becermin pa­da kinerja penerimaan per Agustus 2021 yang memang cukup memuaskan.

Di antaranya Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas berupa PPh Pasal 21 dan PPh Final yang tumbuh po­sitif 1,18% (year-on-year/YoY) se­iring dengan insentif pajak yang ber­akhir.

Kemudian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri tum­buh 12,59% (YoY) karena level kon­­sumsi masyarakat dan pro­duksi domestik relatif stabil se­iring dengan pemulihan aktivitas per­ekonomian.

“PPN Impor dan bea masuk tumbuh karena peningkatan ak­tivitas impor, dan bea keluar tum­buh karena peningkatan volume ekspor komoditas,” kata dia kepada Bisnis, Senin (18/10).

Menurutnya, ekspor komoditas yang cukup memuaskan mampu mengatrol penerimaan perpajakan dari bea keluar.

Prianto menambahkan, peme­rin­tah juga diuntungkan dengan kebijakan perusahaan rokok yang memborong pita cukai.

Menurutnya, aksi borong ini akan terjadi hingga awal tahun de­­pan atau sebelum tarif cukai hasil tembakau yang baru diimple­men­tasikan.

“Hal yang normal ketika ada isu kenaikan tarif cukai, produsen akan memborong pita cukai, karena dengan ini mereka bisa menghemat cashflow.”

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nur­yanto menambahkan, idealnya pertumbuhan alamiah penerimaan pajak, yang menjadi kontributor utama komponen perpajakan, adalah sebesar 8%.

Apabila pemerintah berhasil merealisasikan pertumbuhan jauh di atas itu, maka extra effort yang dilakukan oleh otoritas fiskal berjalan dengan maksimal.

“Jika targetnya di atas pertum­buh­an alami maka ada extra effort yang dilakukan ,” kata Wahyu.

Sejalan dengan cerahnya prospek pene­rimaan perpajakan, pemerintah juga memangkas proyeksi defisit anggaran pada tahun ini dari 5,82% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 5,59% terhadap PDB.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menga­takan outlook perpajakan senilai Rp1.413,7 triliun pada tahun ini menggunakan dasar realisasi per Agustus 2021.

“Outlook perpajakan pada tahun ini diperkirakan Rp1.413,7 triliun,” kata Febrio.

Dia menambahkan, performa per­­pajakan kian prima pada tahun depan sejalan dengan reformasi yang dilakukan pemerintah melalui implementasi Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).