detikInet, Senin, 14 Jan 2019 14:31 WIB

Jakarta – Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mempertanyakan aturan pajak e-commerce yang tidak sekaligus dibarengi dengan aturan berjualan di medsos. Padahal saat ini lebih banyak yang berjualan di medsos ketimbang di marketplace.

Kementerian Keuangan baru saja meresmikan aturan Peraturan Menteri Keuangan 210/PMK.010/2018 yang mengatur pengenaan pajak bagi para pelaku e-commerce alias toko online di Indonesia. Tapi Menurut Ketua Umum idEA Ignatius Untung ada ketidakadilan karena aturan baru ditetapkan untuk penjual yang bedagang di platform e-commerce dan tidak menyasar penjual di platform media sosial dan chat.

Terkait itu, jika penjual di marketplace merasa keberatan dengan kewajiban memiliki NPWP dalam aturan pajak online, mereka bisa saja langsung berpindah ke platform media sosial dan chat yang tidak memiliki kewajiban serupa. Berdasarkan hasil survei idEA terhadap 1.765 UKM, mayoritas juga berjualan di medsos.

“Data kami juga menunjukkan bahwa persentase yang berjualan di sosmed pun banyak 95%. Artinya kalau ini ditujukan ke marketplace yang persentasenya baru 19% lalu sosmed tidak diatur, kan sama saja membunuh yang masih kecil ini,” ujar Ignatius dalam konferensi pers di idEA Space di kawasan Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

“Kalau tujuannya untuk meningkatkan pendapatan pajak, ya, tidak tercapai, tidak signifikan. Harusnya yang dikejar yang 95% tadi,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Ekonomi Digital idEA Bima Laga mengatakan bahwa harusnya pemerintah memperkenalkan aturan untuk marketplace dan media sosial secara bersamaan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari pindahnya pedagang dari marketplace menuju platform media sosial seperti dicontohkan sebelumnya.

“Kalau memang aturan ini keluar, keluarnya berbarengan jadi tidak ada distorsi. Kalau keluarnya ini marketplace duluan, sosmednya belum diatur berarti nanti akan ada peralihan kan,” jelas Bima

“Itu sebenarnya shifting itu yang teman-teman players ini takutkan. Kami tidak masalah diatur asal berbarengan semuanya,” pungkasnya.