Naik 12,2%, Pemerintah Targetkan Penerimaan Pajak Penghasilan Capai Rp 1.049 Triliun
14 November 2023
Selasa, 14 November 2023
KONTAN – Pemerintah telah menaikkan target penerimaan pajak penghasilan (PPh) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 yang merevisi Perpres Nomor 130 Tahun 2023 tentang perincian APBN 2023.
Dalam Perpres 75/2023, pemerintah menetapkan target penerimaan PPh sebesar Rp 1.049,54 triliun, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan target awal yang tercantum dalam Perpres 130/2022 sebesar Rp 935,06 triliun.
Secara rinci, perbandingan target PPh antara Perpres 130/2022 dan Perpres 75/2023 adalah sebagai berikut:
| Jenis Pajak | Perpres 130/2022 | Perpres 75/2023 |
| Pajak Penghasilan (PPh) | Rp 935,06 triliun | Rp 1.049,54 triliun |
| PPh Migas | Rp 61,44 triliun | Rp 71,65 triliun |
| PPh Non Migas | Rp 873,62 triliun | Rp 977,89 triliun |
| PPh Pasal 21 | Rp 172,13 triliun | Rp 201,8 triliun |
| PPh Pasal 22 | Rp 30,23 triliun | Rp 36,37 triliun |
| PPh Pasal 22 Impor | Rp 71,36 triliun | Rp 71,11 triliun |
| PPh Pasal 23 | Rp 46,18 triliun | Rp 57,63 triliun |
| PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi | Rp 13,68 triliun | Rp 12,17 triliun |
| PPh Pasal 25/29 Badan | Rp 349,93 triliun | Rp 401,01 triliun |
| PPh Pasal 26 | Rp 71,42 triliun | Rp 85,02 triliun |
| PPh Final | Rp 118,52 triliun | Rp 112,6 triliun |
| PPh Non Migas Lainnya | Rp 142,86 miliar | Rp 141,01 miliar |
Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute, menyatakan bahwa target PPh ini mengalami kenaikan sebesar 12,2% dari target awal dalam Perpres 130/2022.
Kenaikan ini melibatkan setoran PPh Migas sebesar Rp 71,65 triliun dan PPh Non Migas sebesar Rp 977,89 triliun.
Peningkatan target PPh Non Migas diharapkan terutama berasal dari PPh Pasal 25/29 Badan. Ariawan menjelaskan bahwa kenaikan ini juga memperhitungkan lonjakan harga komoditas pada tahun 2022.
Ariawan menambahkan bahwa keuntungan dari kenaikan harga komoditas pada tahun sebelumnya baru tercatat pada awal tahun 2023, memungkinkan pemerintah untuk lebih akurat dalam memprediksi penerimaan dari PPh Pasal 25/29 Badan.
Menurut data Kementerian Keuangan hingga September 2023, PPh Pasal 21 tumbuh sebesar 17,2%, memberikan kontribusi 11,2% terhadap total penerimaan pajak. Meskipun mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, pertumbuhan ini mencerminkan adanya kenaikan gaji karyawan di perusahaan-perusahaan.
Ariawan juga menyoroti bahwa belanja daerah yang cenderung meningkat pada kuartal terakhir turut menjadi pemicu kenaikan PPh di sektor swasta.
Lebih lanjut, Nota Keuangan beserta Rancangan APBN Tahun Anggaran 2024 mencatat bahwa peningkatan kinerja PPh pada tahun ini didukung oleh program pemadanan antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang menghasilkan peningkatan jumlah wajib pajak secara signifikan pada tahun 2023. Program ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak.