Presiden Prabowo mengumumkan stimulus ekonomi Rp16,23 triliun untuk 2025, fokus pada perlindungan sosial dan lapangan kerja, namun kurang menyentuh industri.

 

Bisnis.com

Selasa, 16 September 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah stimulus ekonomi yang menyasar langsung ke masyarakat dengan total anggaran Rp16,23 triliun.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program paket stimulus ekonomi yang diumumkan hari ini adalah untuk 2025 sebanyak delapan program, dan empat berlanjut hingga 2026.

“Program paket ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri dari delapan program akselerasi di 2025, empat program yang dilanjutkan di 2026, dan lima program terkait andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja,” ujarnya di Jakarta, Senin (16/9/2025).

Airlangga menjelaskan bahwa delapan program tersebut memperkuat perlindungan sosial, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor strategis.

Berikut perincian Program Stimulus Ekonomi 2025:

1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi (maksimal fresh graduate satu tahun) untuk 20.000 penerima manfaat, serap anggaran Rp198 miliar
2. Perluasan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor terkait pariwisata sebanyak 552.000 pekerja, serap anggaran Rp120 miliar
3. Bantuan pangan dua bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), setiap anggaran Rp7 triliun
4. Bantuan Iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) yang meliputi mitra pengemudi transportasi online/ojek daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, logistik untuk 731.361 orang, serap anggaran Rp36 miliar (ditanggung BPJS)
5. Program Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan untuk 1.050 unit, serap anggaran Rp150 miliar
6. Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kemen PU untuk 609.465 orang, serap anggaran Rp3,5 triliun (dari Kementerian PU) dan Rp1,8 triliun (Kemenhub)
7. Percepatan Deregulasi PP No.28 (Integrasi sistem kementerian/lembaga dan RDTR digital ke OSS) pada 50 daerah di 2025, dan lanjut menjadi 300 daerah di 2026, serap anggaran Rp175 miliar
8. Program Perkotaan (pilot project Jakarta): peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy, serap anggaran Rp2,7 triliun (Pemda DKI Jakarta)

 

Sementara itu, ada empat program stimulus yang dijanjikan berlanjut sampai dengan 2026, bahkan 2029. Satu-satunya program yang sudah dipastikan lanjut sampai dengan akhir periode pemerintahan Prabowo Subianto adalah Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM sebesar 0,5% untuk yang memiliki pendapatan di bawah Rp4,8 miliar setahun.

“Jadi tidak kita perpanjang satu tahun satu tahun, tapi diberikan kepastian sampai 2029. Kemudian 2025 alokasinya sudah Rp2 triliun,” ujar Airlangga.

Menurutnya, sudah ada 542.000 wajib pajak PPh final UMKM yang sudah terdata oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya, pemerintah akan melanjutkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atau PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang menyasar kepada pekerja sektor pariwisata, yang meliputi hotel, restoran dan kafe (horeka).

“Jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh sektor horeka masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggaran Rp480 miliar dengan gaji di bawah Rp10 juta,” tuturnya.

Untuk pekerja industri paket ekonomi hingga tahun depan untuk pembebasan PPh bagi sektor padat karya, yaitu alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang kulit. Target penerima adalah bagi mereka yang berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan, dan menyasar sebanyak 1,7 juta pekerja.

“Alokasi tahun ini sudah disediakan Rp800 miliar. Dan ini pun akan dilanjutkan tahun depan,” kata Airlangga.

Lalu, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bukan untuk pekerja upah, diperluas bukan hanya untuk ojek online dan pangkalan.

“Tapi juga pekerja bukan penerima upah lainnya seperti segmen petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, pekerja rumah tangga, targetnya 9,9 juta dan perkiraan anggarannya Rp753 miliar,” pungkasnya.

 

Sumber: Tangkapan layar YouTube @SekretariatPresiden

Lebih lanjut, stimulus ekonomi lainnya adalah untuk memperluas lapangan pekerjaan di antaranya melalui Kopdes Merah Putih hingga Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP).

Airlangga berujar bahwa program modernisasi kapal ini juga menjadi salah satu siasat utama pemerintah dalam menyerap tenaga kerja, bersamaan dengan program prioritas lainnya yang dijalankan.

“Program modernisasi kapal ini ada seribu kapal nelayan, ini diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru,” katanya.

Secara terperinci, anggaran tersebut akan dikucurkan untuk 1.000 unit kapal berukuran 30 GT (gross tonage) yang terintegrasi dengan program KMNP.

Selain itu, terdapat pula 200 unit masing-masing untuk kapal berukuran 150 GT dan 200 GT, sebanyak 170 unit kapal 300 GT, sejumlah 10 unit kapal 600 GT, serta 2 unit kapal 2.000 GT untuk pelaku usaha Eksisting BUMN/Jaladri.

Di samping modernisasi kapal, Airlangga berujar bahwa penyerapan tenaga kerja dapat berasal dari revitalisasi tambak di kawasan pantai utara (Pantura) seluas 20.000 hektar, dengan perkiraan 168.000 tenaga kerja terserap.

Program berikutnya adalah 1.100 KMNP dengan anggaran Rp24,2 triliun, yang diharapkan dapat menyerap 8.645 tenaga kerja dalam waktu dekat dan 200.000 tenaga kerja dalam jangka panjang.

Di luar sektor kelautan dan perikanan, pemerintah memperkirakan 80.000 Kopdes Merah Putih akan menyerap setidaknya 681.000 tenaga kerja hingga bulan kesembilan tahun ini.

Terdapat pula program perkebunan rakyat berupa penanaman kembali alias replanting pada lahan seluas 870.000 hektare (Ha), yang diperkirakan menyerap 1,6 juta lapangan pekerjaan baru dalam jangka waktu 2 tahun.

 

Paket Stimulus Ekonomi Efektif Genjot Pertumbuhan?

Pemerintah kembali meluncurkan delapan program stimulus ekonomi hingga akhir 2025. Ekonom mengapresiasi kebijakan itu, meski dengan sejumlah catatan kritis.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai efektivitas stimulus pemerintah dalam paket percepatan ekonomi 2025 bervariasi, dengan program perpajakan dan padat karya dinilai lebih produktif dibandingkan bantuan pangan.

Menurutnya, program bantuan pangan sebesar 10 kilogram beras untuk Oktober dan November 2025 hanya menyasar kalangan bawah yang kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif kecil. Meski begitu, program ini tetap penting karena mampu menjaga daya beli kelompok rentan dan menekan ketimpangan.

“Cuma ini masih bansos sehingga tidak sustainable [berkelanjutan],” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (15/9/2025).

Di sisi lain, Faisal menilai perluasan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata justru lebih berdampak ke perekonomian karena cakupannya luas, mencakup 522.000 pekerja dengan fasilitas penanggung pajak hingga 100% dan durasi program yang berlanjut hingga akhir 2026.

Dia juga menyoroti program padat karya tunai yang melibatkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini, menurutnya, bersifat produktif karena memberikan insentif langsung untuk kegiatan kerja yang berkaitan dengan proyek fisik.

“Ini produktif sifatnya, bukan cash transfer. Jadi diberikan cash untuk kegiatan yang produktif, untuk dia kerja. Jadi ini bagus juga. Apalagi juga jumlah nilainya cukup relatif besar dan cakupan orang 609 ribu orang,” ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menilai delapan program stimulus ekonomi yang pemerintah umumkan nilai anggarannya masih terlalu kecil dan datang terlambat, meski patut diapresiasi.

Adapun delapan program stimulus ekonomi akhir 2025 itu menelan anggaran Rp16,23 triliun. Riandy pun membandingkan dengan serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru Rp11 triliun hingga Agustus 2025, padahal total anggarannya sebesar Rp171 triliun.

Artinya, masih ada Rp160 triliun anggaran MBG yang belum terserap. Padahal banyak anggaran kementerian/lembaga lain yang sudah dipotong untuk menambah anggaran MBG dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun bahkan membuat realisasi belanja pemerintah terkontraksi dua kuartal beruntun (kuartal I/2025 dan kuartal II/2025).

“Jadi jumlah stimulus hingga kuartal IV/2025 ini masih lebih kecil daripada anggaran-anggaran yang sudah terpotong dan belum terserap sempurna untuk program-program prioritas,” ungkap Riandy kepada Bisnis, Senin (15/9/2025).

Menurutnya, yang tak kalah penting adalah mempercepat realisasi belanja yang masih tertahan. Dia melihat paket stimulus ekonomi ini semakin cara pemerintah melakukan realokasi kembali anggaran yang belum terserap ke program prioritas seperti MBG.

Riandy juga menilai program padat karya tunai atau cash for work patut diapresiasi, terutama karena dapat menyerap tenaga kerja di daerah. Dia mendorong agar skema ini dilanjutkan ke sektor infrastruktur padat karya sehingga memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian lokal.

“Ke depan ada pelajaran penting: begitu belanja prioritas terhambat, realokasi perlu dilakukan segera. Jangan menunggu sampai berlarut-larut seperti sekarang,” kata Riandy.