detikFinance, Kamis, 13 Feb 2020 11:35 WIB

Jakarta – Pemerintah membuat sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP). Sistem elektronik ini akan mencatat secara otomatis transfer pemerintah pusat ke pemda, pemasukan pajak dan retribusi daerah, serta belanja daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan, penerapan ETP ini bisa menggenjot penerimaan pajak negara. Pasalnya, dengan ETP, pemerintah pusat bisa memotong pajak dari transaksi di daerah.

“Dengan ETP ini akan bisa mendukung kebijakan fiskal nasional. Support national fiscal policy kita. Kita berharap dengan melakukan otomatisasi pembayaran, maka kita bisa melakukan otomatisasi pemotongan pajaknya,” kata Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Selain itu, dengan ETP, pemerintah pusat tak perlu jauh-jauh mendatangi daerah untuk mengetahui pemasukan pajak. Artinya pemerintah bisa ‘melacak’ langsung transaksi yang ada di daerah secara digital.

“Selama ini teman-teman pajak sibuk menjadi bendahara daerah, apakah setiap belanja sudah dipotong pajak. Dengan ETP ini maka pajak itu akan menjadi otomatis, sehingga akan memberikan improvement pada collection pajak kita. Nanti bisa diekspansi kepada transaksi lainnya,” papar Sri Mulyani.

Selain itu, pemda juga akan mudah menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam setiap transaksi.

“Dengan adanya transparansi ETP kami harap pemenuhan laporan menjadi mudah. Ini Bapak Presiden selalu menyampaikan, mengenai reformasi birokrasi dan simplifikasi. Khusus pada saya mengenai SPJ, bahkan sampai level guru, BOS itu kita sudah lakukan kerjasama dengan kementerian terkait,” urainya.

Kemudahan memperoleh data keuangan daerah ini juga diyakini akan sangat bermanfaat bagi tim analisa pemerintah pusat untuk mengkaji laporan keuangan daerah.

“Kita dapat utilization data, tidak perlu dicatat, tapi itu akan otomatis generated melalui transaksi itu. Sehingga persoalannya tidak dengan data yang di-collect tapi siapa yang akan gunakan dan analisa data itu. Jadi data collection mungkin bisa teratasi, tapi data analisa dan feedback policy menjadi tantangan selanjutnya,” ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.