Kontan, Senin, 14 Oktober 2019 | 07:18 WIB

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Seretnya realisasi penerimaan pajak memicu kekhawatiran terhadap arus kas alias cash flow pemerintah. Apalagi menjelang akhir tahun, pemerintah biasanya mulai menggenjot realisasi penyerapan anggaran, baik belanja kementerian atau lembaga (K/L) maupun anggaran daerah.

Asal tahu saja, sampai 7 Oktober 2019, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 912 triliun atau 57,81% dari target penerimaan pajak sampai akhir tahun yang sebesar Rp 1.577,56 triliun. Pencapaian itu bahkan tercatat menurun 0,31% dibandingkan dengan periode yang sama 2018.

Walhasil, muncul perkiraan penerimaan pajak kurang atawa shortfall sekitar Rp 200 triliun, atau lebih besar ketimbang perkiraan awal pemerintah yang sebesar Rp 140,03 triliun.

Meski demikian, “Cash flow masih aman dan walau penerimaan seret, tapi (pemerintah) sudah me-manage belanjanya,” tandas Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Negara Andin Hadiyanto tanpa menyebut angkanya, Jumat (11/10) lalu.

Pemerintah, tampaknya, memang mengendalikan belanja. Sebab, realisasi anggaran belanja negara tercatat Rp 1.388,3 triliun atau setara 56,4% dari pagu. Secara tahunan, angka itu tumbuh 6,5% year on year (yoy), melambat dibandingkan dengan Agustus 2018 yang mencapai 8,8% yoy. Walhasil, kekhawatiran seretnya arus kas pemerintah bisa, sedikit berkurang.

Posisi arus kas pemerintah terbantu realisasi pembiayaan anggaran yang cukup tinggi. Hingga akhir Agustus 2019, realisasinya Rp 280,3 triliun atau 94,7% dari pagu yang sebesar Rp 296 triliun. Adapun pembiayaan utang sendiri sebesar Rp 284,8 triliun atau memenuhi 79,3% dari target yang sebesar Rp 359,25 triliun. “Kami selalu koordinasi dari sisi pembiayaan agar me-manage cash flow aman,” tambah Andin.

Meskipun demikian, Andin mengakui pemerintah telah menggunakan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) untuk membantu cash flow. Khususnya, saat ada kebutuhan mendesak dan sangat tinggi. Biasanya, SiLPA digunakan dalam hitungan minggu dan kemudian dikembalikan lagi.

Ekonom Institute Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira melihat, pemerintah memang menahan belanja untuk mengamankan cash flow di tengah seretnya penerimaan pajak. “Ini terlihat dari penurunan realisasi belanja modal dan subsidi dari tahun lalu,” kata Bhima.

Ia memperkirakan, realisasi belanja akhir 2019 hanya 94%-96% dari target dan belanja modal 80%-85% dari target. “Kemungkinan, banyak proyek infrastruktur yang ditunda dengan alasan menekan CAD selain menyelamatkan defisit APBN,” tambahnya.