detikFinance, Jumat, 14 Des 2018 15:44 WIB

Jakarta – Pemerintah pede pendapatan negara 2018 akan melebihi target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN).

Berdasarkan outlook 2018, pendapatan negara akan berada di posisi Rp 1.936 triliun atau lebih tinggi dari target APBN Rp 1.894 triliun. Benarkah bisa direalisasikan?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan capaian tersebut hanya sebatas proyeksi.

“Realisasinya di akhir tahun ini kelihatannya lebih besar. Ini soal membandingkan realisasi penerimaan dengan rencana. Realisasinya lebih gede, bagus kan? Bagus dong,” kata Darmin di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (14/12/2018).

Agar bisa merealisasikan sesuai proyeksi, maka kinerja Ditjen Pajak harus lebih efektif dalam mengumpulkan penerimaan. Apalagi pendapatan negara paling besar kontribusinya dari pajak.

“Pajak itu kan angkanya besar sekali, metode pengumpulannya lebih efektif atau kegiatannya lebih baik, sehingga hasilnya laba mereka lebih gede. Pajak kita itu dominasinya adalah PPh baru PPN. Itu saja you kutak-katik,” ungkap dia.

Sebelumnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan hitungan Kementerian Keuangan, pendapatan negara akan tembus dari target yang ditetapkan.

“ini outlook-nya sampai akhir tahun, karena tinggal bulan terakhir jadi kami sampaikan ke sidang kabinet,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Sri Mulyani mengatakan, tembusnya target pendapatan negara dikarenakan pertumbuhan pos-pos penerimaan seperti pajak tumbuh 15,2%, bea cukai 14,7%, dan PNBP tumbuh 28,4%. Sehingga, jika dihitung secara keseluruhan maka pendapatan negara tumbuh 18,2%.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, penerimaan negara sampai akhir 2018 sebesar Rp 1.936 triliun atau lebih tinggi dari target APBN Rp 1.894 triliun.

“Untuk pertama kali penerimaan negara akan mencapai melebihi apa yang ada di dalam UU APBN,” jelas dia.