Tegar Arief
Rabu, 07/12/2022

Bisnis – Kabar baik kembali berem­bus ke perekonomian In­­donesia. Kali ini datang dari sektor perpajakan, di mana setoran sejauh ini sudah melampaui target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 serta outlook pemerintah.

Selain menjadi cerminan pemulihan dunia usaha yang semakin solid, capaian tersebut juga menjadi modal kuat bagi pemerintah untuk menyehatkan APBN menuju target konsolidasi pada tahun depan.

Hingga Selasa, (6/12), realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp1.580 triliun, atau jauh di atas target dalam APBN 2022 Perubahan senilai Rp1.485 triliun. Data terbaru ini menandai keberhasilan pemerintah menembus target pajak dalam 2 tahun berturut-turut.

Tak hanya target dalam APBN 2022 Perubahan, performa gemilang pajak juga diestimasi bakal melampaui outlook pemerintah yang senilai Rp1.608 triliun hingga pengujung tahun ini.

Performa perpajakan yang prima dinilai dapat menjadi pijakan bagi pemerintah untuk memacu belanja terutama di sek­tor produktif sehingga memiliki daya do­­­­rong yang maksimal kepada perekonomian.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan selama pandemi Covid-19 pemerintah mengamankan dua kebijakan yang cukup strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi.

Pertama, memberikan insentif kepada wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Kedua, mengoptimalkan penerimaan dari sektor usaha yang diuntungkan dengan pembatasan mobilitas selama pandemi.

Menurutnya, selama 3 tahun pandemi Covid-19, sektor yang mampu tetap tumbuh dan berkontribusi pada penerimaan negara antara lain telekomunikasi dan farmasi. Adapun, lini bisnis yang amat tertekan adalah hotel dan restoran.

Di luar kontribusi bisnis yang mampu bertahan dan pulih dari tekanan pandemi, tercapainya target pajak juga disumbang oleh harga komoditas yang moncer serta pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Selain itu, penambahan perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang per kemarin telah mencapai 134 pelaku usaha.

Kondisi ini pun melonggarkan ruang fiskal dan berpotensi menekan defisit lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah yakni sebesar 4,5% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Apalagi, Kementerian Keuangan mencatat realisasi defisit fiskal per Oktober 2022 baru 0,33% terhadap PDB. Tak ayal, otoritas fiskal pun optimistis tingkat defisit sepanjang tahun ini jauh di bawah target yakni di kisaran 3,9% terhadap PDB.

PACU BELANJA

Merespons postur fiskal yang cukup sehat, kalangan pelaku usaha meminta kepada pemerintah untuk tidak menahan belanja sehingga mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bobby Gafur Umar, mengatakan pemangku kebijakan perlu meningkatkan belanja negara untuk menguatkan ekonomi nasional.

Secara khusus, dia menyoroti urgensi dari penyerapan produk dalam negeri sehingga memberikan efek ke pelaku usaha dari hulu hingga hilir.

“Kalau 40% belanja untuk membeli produk dalam negeri, itu bisa memperkuat pasar sehingga ekonomi bisa jalan,” katanya kepada Bisnis, Selasa (6/12).

Selain itu menurutnya, pemangku kebijakan juga patut memperluas insentif fiskal terutama kepada pebisnis yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Peluang pemerintah untuk menekan defisit hingga jauh di bawah target APBN memang amat terbuka, karena pertumbuhan penerimaan negara jauh menjulang dibandingkan dengan realisasi belanja.

Kalangan ekonom bahkan mengestimasi realisasi defisit pada tahun ini hanya berada pada level 3,1% terhadap PDB.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, menghitung dengan asumsi penerimaan pajak Rp1.580 triliun, setoran bea dan cukai Rp299 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) PNBP Rp481 triliun, total penerimaan negara akan mencapai Rp2.360 triliun.

Sementara itu, dengan asumsi belanja terealisasikan penuh sebesar Rp3.106 triliun, maka realisasi defisit anggaran setahun penuh akan berada di kisaran 4% terhadap PDB.

Adapun, jika asumsi realisasi belanja hanya terserap 95% dari pagu, maka realisasi defisit berada di kisaran 3,18% terhadap PDB.

Yusuf memandang, penerimaan negara yang moncer ini akan meningkatkan keleluasaan untuk memacu belanja pada sisa tahun ini, dan menguatkan fondasi menuju jalur konsolidasi pada tahun depan yang mewajibkan defisit di bawah 3% terhadap PDB.

“Defisit fiskal pada tahun ini berpotensi besar akan lebih rendah dari target,” katanya.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, mengatakan kinerja bagus penerimaan pajak akan sangat membantu pemerintah untuk mengembalikan target defisit anggaran di bawah 3% dari PDB pada 2023.

Selain itu, fakta ini juga menguatkan op­­timisme pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi pada tahun depan. ^(Wibi Pangestu Pratama/Annasa Rizki Kamalina)

Editor : Tegar Arief