Amazon dan Flipkart tuntut rencana pungutan pajak India ke penjual online diturunkan

16 February 2020

Kontan, Minggu, 16 Februari 2020 / 21:04 WIB

KONTAN.CO.ID – NEW DELHI. Rencana India memajaki pemilik toko online di platform marketplace menuai penolakan dari industri ritel online. Amazon dan Flipkart yang dimiliki oleh Walmart termasuk di antara pelaku industri yang menuntut India mengurangi rencana pungutan pajak ke penjualan pihak ketiga di platform mereka.

Berdasarkan dokumen yang dilihat Reuters, kedua perusahaan e-commerce bersama dengan pengecer online lain menuntut pengurangan pajak dari yang sudah diusulkan pemerintah karena beban pajak itu dinilai akan merugikan industri yang masih muda tersebut.

Industri ritel online disiapkan untuk kemungkinan pengenaan pajak 1% untuk setiap penjualan yang dilakukan oleh penjual pada platform marketplace mulai April jika rencana itu disetujui oleh parlemen India bulan depan.

Langkah ini merupakan bagian dari rencana yang lebih luas oleh Perdana Menteri Narendra Modi untuk meningkatkan pendapatan pajak dan melawan perlambatan ekonomi yang tajam karena melemahnya permintaan konsumen.

Tetapi pajak akan merugikan sektor e-commerce yang masih baru di negara itu, menurut presentasi yang disiapkan oleh Federasi Kamar Dagang dan Industri India (FICCI) untuk pemerintah dan dilihat oleh Reuters.

“(Itu) akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki untuk seluruh industri dengan meningkatnya beban kepatuhan. Ini juga akan menyebabkan berkurangnya aktivitas perdagangan,” kata kelompok lobi atas nama perusahaan e-commerce seperti dikutip Reuters, Minggu (16/2).

Kelompok lobi yang berpengaruh lainnya, Forum Kemitraan Strategis AS-India (USISPF), meminta pemerintah memberi waktu lebih banyak kepada perusahaan e-commerce untuk mematuhi proposal pajak. Kelompok itu juga menginginkan implementasi pajak baru itu ditunda hingga 1 April 2021,

Saat dikonfirmasi Reuters, Amazon menolak berkomentar. Seorang juru bicara Flipkart yang berbasis di Bengaluru mengatakan pihaknya sedang bekerja dengan kamar industri untuk menyuarakan dan menyoroti peningkatan biaya kepatuhan itu. Sedangkan Kementerian Keuangan India menolak memberikan komentar.

Beberapa penjual pihak ketiga juga menolak pajak, dengan alasan itu akan berdampak negatif pada modal kerja mereka, menambahkan bahwa mereka sudah berkontribusi pada pajak penjualan nasional.

Unexo Life Sciences, penjual produk kesehatan di situs web Amazon India dalam email ke Dewan Pusat Pajak yang ditinjau oleh Reuters mengatakan, pajak ini akan sangat merusak pertumbuhan dan keberlangsungan penjual daring kecil dan menjadikan model itu tidak dapat dipertahankan

Vendor daring, atau penjual dengan pendapatan kurang dari setengah juta rupee pada tahun sebelumnya, serta pengecer bata-dan-mortir, akan dibebaskan dari pajak baru, meskipun mereka dikenakan pajak penjualan nasional.

Sektor e-commerce India diperkirakan akan mencapai US$ 200 miliar pada tahun 2026 karena meningkatnya penggunaan ponsel cerdas dan data murah membantu ratusan juta orang berbelanja online untuk segala sesuatu mulai dari bahan makanan hingga furnitur.

Tetapi perusahaan seperti Amazon dan Flipkart juga harus menghadapi peraturan yang lebih ketat dan penyelidikan antimonopoli.

Pajak akan berlaku untuk pendapatan pengemudi di perusahaan perjalanan seperti Uber dan Ola serta penjualan agregator restoran termasuk Zomato dan Swiggy. Ola dan Uber menolak berkomentar, sementara Swiggy dan Zomato tidak menanggapi permintaan komentar.

Perdana Menteri Modi sedang berupaya memperluas basis pajak India ke ratusan ribu produsen, penjual makanan, dan pengemudi taksi yang saat ini tidak membayar pajak penghasilan. Ada sekitar 15 juta dari 1,3 miliar orang India di India membayar pajak penghasilan.

Kementerian Keuangan India menargetkan pendapatan penerimaan pajak sekitar 30 miliar rupee India atau setara US$ 419,46 juta tahun ini.