Daripada Naikkan Pajak, DPR Minta Kemkeu Mantapkan Sistem Pemungutan Berbasis Teknologi

09 June 2021

Rabu, 9 Juni 2021

Jakarta, Beritasatu.com – Daripada menaikkan tarif pajak, anggota Komisi XI DPR M Misbakhun menilai Kementerian Keuangan (Kemkeu) sebaiknya melakukan reformasi perpajakan dengan memantapkan sistem pemungutan berbasis teknologi. Jadi, dilakukan demi meningkatkan pendapatan pajak, dengan membangun sistem berbasis teknologi informasi yang lebih mumpuni.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan sedang mengusulkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga perubahan pajak penghasilan (Pph). Usulan sudah disampaikan kepada DPR.

Menurut Misbakhun yang juga mantan pegawai Ditjen Perpajakan itu, reformasi untuk perbaikan sistem berbasis IT ini pernah dimulai, namun tak dilanjutkan dengan baik. Bukan hendak menuduh gagal, namun menurutnya hal ini sebaiknya dipastikan berjalan terlebih dahulu sebelum mengusulkan solusi semacam kenaikan PPN.

“Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan harus melakukan reformasi perpajakan dengan membangun sistem berbasis teknologi informasi yang jauh lebih sederhana dan memudahkan masyarakat dalam menjalankan kewajibannya,” urai Misbakhun, Selasa (8/6/2021).

Misbakhun menyebutkan Kemkeu tidak bisa mengklaim jika tujuan kebijakan kenaikan tarif pajak adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan kebijakan tersebut cenderung menunjukkan perluasan basis wajib pajak, bukan untuk peningkatan kepatuhannya.

Dan harus dipahami, tarif pajak yang naik akan membuat masyarakat berpikir ulang untuk melakukan konsumsi yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Jika tarif dinaikkan, skala ekonomi bisa menurun. Dengan transaksi yang menurun, maka pemasukan pajak juga akan menurun.

Apalagi, lanjutnya, kondisi perekonomian saat ini belum sepenuhnya pulih. Pada akhirnya berpotensi menyebabkan kontraksi berkepanjangan.

“Maka jauh lebih strategis jika pembangunan sistem perpajakan berbasis teknologi informasi yang harus dipikirkan dengan sangat serius dan sungguh-sungguh sebagai solusi komprehensif. Yang bukan hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga memperluas basis wajib pajak,” kata Misbakhun.

Misbakhun juga mendorong pembangunan sistem perpajakan yang lebih sederhana. Sehingga akan memudahkan masyarakat, yang mengurangi potensi timbulnya kesalahan administrasi perpajakan.

Selama ini, menurut dia, masyarakat tidak hanya terbebani oleh PPN maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM). Tetapi juga mendapatkan masalah administratif dalam praktiknya di lapangan.