Bisnis.com09 Desember 2019  |  10:46 WIB

Bisnis.com, MUMBAI – Sikap Amerika Serikat dan kemungkinan gagalnya konsensus global terkait pemajakan global mendorong ketidakpastian baru dalam sistem perpajakan internasional.

Kabar terbaru, OECD tengah membujuk Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin untuk membahas sejumlah persoalan pemajakan digital guna mengakhiri ketidakpastian tersebut.

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria dalam surat balasan yang dikutip Bisnis.com, Minggu (8/12/2019) mengakui bahwa sistem perpajakan internasional saat ini sedang dalam tekanan oleh aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh beberapa negara.

Dengan demikian, solusi global dalam konteks ini konsesus global sangat diperlukan untuk menghentikan tindakan sepihak dan menciptakan sistem pajak internasional yang lebih stabil.

“Saya mengucapkan terima kasih atas keterlibatan anda [Mnuchin] selama 2 tahun terakhir dalam memajukan diskusi dan keterlibatan dalam mengarahkan dan mencari solusi pamajakan digital economy,” tulis Gurria dalam suratnya tersebut.

Seperti diketahui Menkeu AS Steven Mnuchin baru-baru ini mengirimkan surat kepada Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang intinya mengecam aksi-aksi sepihak terkait pemajakan digital.

Mnuchin menganggap langkah itu sebagai diskriminasi bagi bisnis yang berbasis di AS dan meminta semua negara menunda inisiatif-inisiatif sepihak.

Di satu sisi, Gurria menambahkan OECD telah mengadakan dua konsultasi publik yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari seluruh dunia dengan mengidentifikasi kebutuhan akan kepastian dan adiministrasi pajak yang lebih besar. Inilah sebabnya mengapa proposal OECD tentang “Unified Approach” berisi kepastian pajak yang sangat kuat.

“Tanpanya, tidak akan ada syarat untuk mencapai konsensus,” tegasnya.

Gurria tak menampik sepanjang proses konsultasi yang luas, upaya untuk mendorong konsesus bukan perkara mudah. Hal inipun menjadi perhatian serius dari OECD, apalagi dengan waktu yang tersedia sangat terbatas, tak kunjung jelasnya konsensus akan berdampak pada 135 negara yang sedang ikut dalam program tersebut.

Untuk mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan, Gurria telah secara terbuka mengajak Menkeu AS Steven Mnuchin untuk menggelar pertumuan. Pertemuan itu bertujuan untuk mendapatkan jalan tengah di tengah ketidakpastian yang sekarang terjadi.

“Pada saat yang kritis ini dan untuk memungkinkan kami menemukan jalan terbaik ke depan, saya ingin tahu apakah kami dapat memikat Anda datang ke Paris, idealnya sebelum Natal,” jelasnya.

Sementara itu dari International Tax Conference- 2019 yang dihadiri sejumlah delegasi termasuk 11 dari Indonesia di Mumbai India, nada-nada pesemisme terkait terciptanya konsensus global juga masih terus terjadi. Kendati demikian, sejumlah pakar sependapat dibutuhkan upaya ekstra untuk mencapai konsensus.

Director of The Global Tax Policy Center Vienna University of Economics and Business Jeffrey Owens mengatakan sangat sulit untuk memperoyeksikan apakah konsensus tersebut bisa terealisasi atau tidak.

Posisi AS, menurut Jeffrey, memegang peranan cukup penting. AS berpartisipasi dalam program ini dalam 2 tahun terakhir dan praktis terlibat dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh OECD.

“Jadi minggu depan ketika pertemuan inclusive framework akan terlihat bagaimana posisi AS dan apa langkah yang akan dilakukan anggota untuk mendorong posisi AS untuk ikut serta dalam perumusan konsensus,” jelasnya.

Kendati cukup sulit untuk mewujudkan konsesus, Owens menegaskan bahwa bagaimanapun kondisinya konsesus harus tetap diwujudkan. Pasalnya apapun kesepakatannya nanti harus dipertahankan dalam waktu yang cukup lama.

“Ya dengan waktu untuk merumuskan konsensus walaupun membutuhkan satu tahun lagi untuk saya. Itu bukan masalah besar,” jelansya.

Seperti diketahui, sejumlah negara mulai mengambil langkah sepihak atau unilateral di tengah makin suramnya upaya mencapai konsensus terkait dengan pemajakan ekonomi digital.

Di Indonesia misalnya, pemerintah tengah menyiapkan langkah unilateral dengan menyiapkan omnibus law perpajakan di mana pemerintah secara radikal mengubah sistem pajak dari worldwide ke territory tax system dan memasukkan substansi terkait pemajakan ekonomi digital.

Kendati demikian, langkah unilateral yang diambil sejumlah negara tersebut juga dikhawatirkan menimbulkan berbagai macam persoalan.

Dalam International Taxation Conference yang digelar di Mumbai, India sejumlah pembicara menyinggung bahwa langkah-langlah unilateral yang ditempuh sejumlah penuh risiko. Perang pajak atau tax war bisa terjadi. Salah satu contohnya kasus antara Prancis dengan Amerika Serikat.