CNBC Indonesia, 11 July 2019 15:23

Jakarta, CNBC Indonesia –  Persoalan pemerintah di banyak negara kesulitan menarik pajak perusahaan-perusahaan teknologi jadi pembahasan Wapres Jusuf Kalla.

JK mengatakan penarikan pajak untuk perusahaan digital seperti Google, Microsoft, Facebook, dan Amazon masih sulit. JK mengatakan masalah itu menjadi masalah dunia, termasuk Indonesia.

“Perusahaan ini menguasai kita di dunia ini, kemudian mereka kaya raya menguasai dunia tetapi di tiap negara tidak bayar pajak karena lintas negara,” kata JK saat  menjadi pembicara seminar kewirausahaan yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/3019) seperti dikutip dari detikcom. 

JK menuturkan perusahaan seperti Google memanfaatkan banyaknya akses warga untuk beriklan. Namun, setelah mendapat keuntungan, Google enggan membayar pajak ke negara tempat mereka beroperasi.

“Misalnya di Google bisa bertanya apa saja bisa dapat di Google dan semua itu gratis. Jadi dia minta gratis juga pajaknya, tetapi dia mengambil manfaat bahwa iklan dalam negeri sehingga ini bukan saja masalah kita semua masalah dunia,” jelasnya.

JK menegaskan saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani masih mencari formula untuk menarik pajak perusahaan digital tersebut. Sri Mulyani masih membicarakan hal itu dengan negara-negara anggota G-20.

“Menkeu Sri Mulyani juga masih mencari secara bersama sama anggota G-20 cara agar mereka bayar pajak. Karena teknologi itu lintas negara dan dunia maya bagaimana memajaki dunia maya, itu juga masalah,” ucapnya.

Pengenaan pajak pada perusahaan teknologi over the top (OTT) menjadi salah satu pembahasan di pertemuan negara-negara G-20 di Fukuoka, Jepang pekan lalu. Hampir semua negara anggota G20 sepakat untuk menyusun kerangka tersebut.

“Kerja sama perpajakan internasional terutama untuk memanjaki digital karena yang pusing menghadapi pajaknya Google, Facebook, Amazon, Netflix, itu tidak hanya kita, seluruh dunia pusing,” ujarnya