CNN Indonesia

Rabu, 22 Feb 2023

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyampaikan pihaknya tengah menggodok tiga program yang dapat digunakan untuk pemberian insentif mobil listrik di Indonesia. Formulanya belum masuk tahap final tapi dijanjikan rilis dalam waktu dekat.

“Sangat jelas sudah (Presiden Joko Widodo) memberikan arahan ke kami agar insentif untuk mobil listrik segera digulirkan. Tapi formulasinya belum diputuskan. Jadi ada tiga program, yang dalam waktu dekat akan segera diputuskan,” kata Agus di Karawang, Jawa Barat, Selasa (21/2).

Ia mengatakan 3 program itu akan dipilih Jokowi secara langsung sehingga belum bisa dipastikan mana yang akan digunakan. Agus belum menjelaskan isi dari tiga program tersebut saat ditanya lebih jauh.

“Jadi Pak Presiden yang memutuskan, bisa juga nanti mix. Kami hanya diminta menyiapkan formulasinya,” kata Agus.

Secara terpisah,Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier sebelumnya mengungkapkan pihaknya kini tengah mengusulkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mobil listrik untuk dapat menjadi tanggungan pemerintah. Saat ini nilai PPN yang berlaku 11 persen.

Menurut Taufiek hal ini untuk menekan harga mobil listrik mengingat sistem perpajakan kendaraan di Indonesia berlapis.

“Kalau di otomotif, ada PPnBM, pajak daerah, pajak PPN. Ya waktu sekarang ini mungkin untuk (mobil) listrik PPnBM sudah tidak ada. Pajak BBN di beberapa provinsi sudah di nol kan. PPN ini yang sedang kami usulkan, PPN-DTP, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah,” kata Taufiek ditemui di IIMS 2023, Kemayoran, Jakarta, Senin (20/2).

“Artinya, kalau dia bisa nol minimal mengurangi beban. Mengurangi beban bukan berarti closing,” sambungnya.

Jika usulan diterima, Taufiek meyakini tidak ada satupun sektor dirugikan. Ia bilang ini akan memberi dampak baik ke masyarakat secara nasional.

“Jadi kami usulkan juga untuk PPn-DTP. Kantong yang satu nol, harapannya ekosistem kendaraan listrik maju,” kata dia.

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan berkeinginan memberikan pemotongan PPN sebesar 10 persen, dari 11 persen menjadi 1 persen.

Usulan ini menyeruak di tengah isu pemberian subsidi untuk setiap pembelian kendaraan listrik baru di Indonesia. Sejauh ini belum ada kelanjutan pembicaraan mengenai subsidi pembelian mobil listrik yang semula akan mencapai Rp80 juta per unit.