Menteri Airlangga Rayu Sri Mulyani Hapus Pajak Kayu

10 September 2019

CNN Indonesia | Selasa, 10/09/2019 20:41 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tengah melobi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar mau membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kayu log alias kayu mentah sebelum diolah menjadi produk kayu. Ini dilakukan untuk mendukung daya saing dan kinerja ekspor kayu dan produk kayu nasional.

Hal ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait peningkatan ekspor mebel, kayu, dan rotan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (10/9).

Darmin mengatakan lobi dilakukan Airlangga setelah mendengar keluhan dari para pengusaha bahwa PPN sebesar 10 persen membuat kayu mentah asal Indonesia lebih mahal ketimbang negara lain.

“Pengusaha keluhkan kayu log kena PPN, sehingga pengolah kayu harus bayar PPN 10 persen juga. Nah, tadi menteri perindustrian bilang sedang dibahas dengan menteri keuangan untuk me-nol-kan,” ungkap Darmin, Selasa (10/9).

Kendati begitu, Darmin belum bisa memberi sinyal apakah keinginan Airlangga akan direstui Sri Mulyani. Ia juga tidak tahu ihwal target waktu implementasi kebijakan tersebut.

Namun, ia memastikan pembahasan ini akan dipercepat pemerintah karena ini merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar ekspor kayu dan produk kayu Indonesia bisa merebut pasar dunia yang belakangan ditinggalkan oleh China.

Terlebih, ekspor kayu dan produk kayu Indonesia dianggap berpeluang besar merangsek masuk pasar Amerika Serikat. Tak heran, sebab AS tengah mengenakan tarif bea masuk impor hingga 25 persen kepada kayu dan produk kayu dari China.

“Karena ini lebih banyak bicarakan industri, ya nanti menteri perindustrian yang harus sambungkan mengenai ini dan follow up-nya. Pokoknya tadi banyak yang diminta,” ucap mantan direktur jenderal pajak itu.

Sebelumnya, Jokowi mengaku telah mendapat ‘bisikan’ dari Bank Dunia mengenai potensi industri kayu dan produk kayu di tengah kemelut perang dagang AS dan China.

Untuk itu, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut ingin para menteri bisa segera meracik kebijakan yang mampu mendorong daya saing dan kinerja ekspor sektor tersebut. Dengan begitu, pelaku usaha bisa fokus meningkatkan produktivitas dengan produk yang lebih unggul dibanding produk serupa milik negara lain.

“Saya mendapat informasi yang sangat detail dari World Bank bahwa sekarang ini, mebel, produk kayu, dan rotan, itu adalah kesempatan besar untuk masuk ke pasar, terutama yang berkaitan dengan perang dagang,” ujar Jokowi.