Kementerian Keuangan telah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti adanya potensi penerimaan negara yang belum disetorkan.

Wibi Pangestu Pratama – Bisnis.com 12 November 2021

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan menyatakan bahwa penangkapan salah satu pegawainya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan kelanjutan dari perkara yang sedang bergulir. DJP mendukung upaya pemberantasan korupsi itu. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor, sebagai respons atas penahanan pegawai DJP berinisial WR oleh KPK pada Rabu (10/11/2021).

WR sebelumnya menjabat sebagai Supervisor Tim Pemeriksa Pajak di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Neilmaldrin menjelaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan dan akan terus bekerja sama dengan KPK dalam upaya membersihkan DJP dari oknum yang melanggar kode etik dan nilai-nilai organisasi. Baca Juga : KPK Apresiasi Tambahan Hukuman Buat Edhy Prabowo “DJP sangat prihatin dan menyesali terjadinya kasus penerimaan suap yang dilakukan oleh oknum pegawai DJP sebagaimana hasil penyidikan KPK.

Hal ini seharusnya tidak terjadi karena setiap pegawai telah dibekali dengan kode etik, kode perilaku, dan budaya organisasi yang tidak menolerir tindakan tersebut,” ujar Neilmaldrin pada Kamis (11/11/2021). Menurut Neil, penahanan WR bukan merupakan kasus baru, melainkan kelanjutan proses hukum atas kasus penerimaan suap yang diproses KPK sejak awal 2021 atas tersangka APA dan DR. KPK mengumumkan WR sebagai tersangka sejak 4 November 2021. Selain penahanan WR, KPK juga menetapkan seorang pegawai DJP berinisial AS sebagai tersangka, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, WR telah dibebastugaskan dari jabatannya. Proses kepegawaian selanjutnya adalah menunggu keputusan hukum atas kasus tersebut. Menurut Neil, Kementerian Keuangan telah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti adanya potensi penerimaan negara yang belum disetorkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tim pemeriksa tersebut melibatkan fungsional pemeriksa pajak, fungsional penilai pajak, unsur kepatuhan internal, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Baca Juga : Lagi! Dua Anak Buah Sri Mulyani Jadi Tersangka Kasus Suap Pajak “DJP terus mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Dukungan tersebut merupakan bentuk sinergi, kerja sama, dan komitmen DJP dalam memberantas korupsi,” ujarnya. DJP mengimbau wajib pajak maupun seluruh masyarakat untuk patuh pajak dan tidak menawarkan imbalan dalam bentuk apapun terkait pemenuhan kewajiban perpajakan kepada pegawai perpajakan “Apabila terdapat pegawai DJP yang menjanjikan kemudahan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan dengan imbalan tertentu, segera laporkan melalui whisteblowing system Kementerian Keuangan di https://www.wise.kemenkeu.go.id/ atau melalui Kring Pajak 1500200 atau email: pengaduan@pajak.go.id,” ujar Neilmaldrin.