Vinnilya Huanggrio / CAH
Rabu, 24 Mei 2023

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi meneken aturan yang memudahkan para investor untuk berusaha di Ibu Kota Negara (IKN), salah satunya dengan pemberian insentif pengurangan pajak penghasilan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023.

Sehubungan dengan itu, para calon investor tentunya perlu mendapatkan kejelasan terhadap insentif yang diberikan. Sebab menurut salah satu calon investor IKN, Ario Djojohadikusumo biasanya apa yang terbubuh di atas secarik kertas sering berbeda dengan yang terjadi di lapangan.

“Kami sebagai calon investor di IKN perlu kejelasan tentang insentif karena banyak berita yang kita perlu kejelasan. Memang benar PP Nomor 12/2023 sudah keluar tapi biasanya di atas kertas beda kalau kita ketemu dengan orang-orang yang menjalankannya,” ungkap Ario Djojohadikusumo kepada BTV di Ciputra Artpreneur, Jakarta pada Selasa, (23/5/2023) malam.

Sebab, menurut Ario insentif pajak inilah yang sangat memberikan harapan bagi swasta yang ingin menanamkan modal di IKN daripada mengeluarkan biaya untuk bayar pajak di kemudian hari.

“Mending kita keluarkan kontribusi riil kepada IKN untuk membantu membangun jalan, rumah sakit, sekolah dan lain-lain. Yang penting adalah kepastian agar prosesnya tidak dipersulit ke depan karena dasar hukumnya sudah ada dan prosesnya berjalan lancar,” ujar dia.

Hal ini kemudian, dikatakan Ario sangat penting bagi calon investor. Bagaimana detailnya terkait dengan kemudahan berusaha, juga untuk mengetahui serta menindaklanjuti berbicara dengan siapa. Supaya harapan dari Presiden Jokowi mengenai pembangunan IKN ini bisa segera tercapai.

“Agar tercapai harapan presiden Joko Widodo harapan negara agar (IKN) ini bisa mulai dengan baik, bisa terselenggara dengan baik dengan kepastian hukum kedepan,” sebut Ario.

Terlebih sebelumnya, target pembangunan IKN sempat tersendat karena terkendala pandemi Covid-19 dua tahun belakangan. Sehingga anggaran pemerintah fokus untuk penanganan Covid-19.

“Dua tahun anggaran pemerintah fokus untuk Covid dan itu memang udah seharusnya ya, 70 triliun kita habis untuk vaksin. Nah, maka dari itu kita berharap ke depannya keterlambatan ini bisa kita atasi dengan kontribusi swasta,” jelas Ario.

Untuk itu, Ario menyampaikan bahwa dirinya yang menjadi salah satu pihak dari swasta mengaku antusias untuk segera “nyangkul” di IKN.

“Kami dari sektor swasta antusias dan nggak sabar karena daripada bicara mending kita membangun seperti kata Bapak Kepala Otorita, daripada tanda tangan dokumen kita nggak sabar buat nyangkul di lapangan,” tutup dia.

Sebagai informasi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono memaparkan komposisi biaya pembangunan IKN senilai 20 persen akan dibiayai oleh APBN. Sementara untuk 80 persen sisanya merupakan kontribusi dari pihak swasta seperti investasi langsung, public private partnership, pembiayaan kreatif seperti crowd funding atau carbon trading, hingga filantropi dan lain sebagainya.

Dimana hingga pertengahan Mei, dikatakan Bambang. Pihaknya telah menerima sekitar 220 letters of intent (LOI) yang menyatakan kesiapannya berinvestasi di IKN. Ini termasuk 24 LOI yang dia terima saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di G7 di Hiroshima, Jepang, pada Minggu, (21/5/2023) lalu.

“Alhamdulilah, kita mendapatkan respons yang cukup positif dari para investor Jepang ada 5 MoU yang ditandatangani dengan berbagai pihak. Kemudian juga 24 letters of intent yang kami terima dari berbagai calon investor yang ada di Jepang,” lanjut dia.

Secara rinci dari 200 lebih LOI ini, 34 di antaranya telah menanda-tangani non-disclosure agreement dengan Pemerintah, dan siap berproses lebih lanjut. Bambang menyebut, ini menunjukkan bahwa investor global sangat tertarik untuk berinvestasi di IKN