Pemprov DKI Jakarta Bebaskan BPHTB Bagi Masyarakat
12 August 2024
Elga Nurmutia, CNBC Indonesia
10 August 2024
CNBC Indonesia – Memiliki rumah sendiri tentu menjadi dambaan bagi sebagian besar orang. Akan tetapi, membeli rumah tidaklah murah, apalagi jika berlokasi di kawasan Jakarta. Tidak hanya harga rumah yang mahal, Anda juga harus mengeluarkan dana untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny menjelaskan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB ini berperan penting dalam transaksi properti, khususnya pada jual atau beli tanah dan bangunan.
“Jadi, ketika seseorang atau perusahaan membeli atau menjual tanah dan atau bangunan, BPHTB dikenakan atas nilai transaksi tersebut,” ujar dia, dalam keterangan resminya, ditulis Sabtu (10/8/2024).
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat kebijakan dalam rangka membantu masyarakat mendapatkan rumah pertamanya melalui pembebasan BPHTB. Kebijakan tersebut dapat dilihat pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023, yaitu:
- Pembebasan BPHTB diberikan kepada pemohon yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung individu-individu dalam memperoleh hak atas tanah dan bangunan.
- Pembebasan BPHTB diberikan sebesar seratus persen terhadap Perolehan Hak Pertama Kali. Ini berarti pemohon tidak perlu membayar BPHTB atas transaksi pertamanya dalam memiliki properti.
- Pembebasan BPHTB berlaku untuk objek Perolehan Hak Pertama Kali berupa Rumah Tapak dengan NPOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Perolehan Hak Pertama Kali merupakan pemindahan hak dikarenakan jual beli, hibah, hibah wasiat atau waris. Lalu, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak, termasuk program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah.
Apabila pembebasan BPHTB didapatkan oleh lebih dari satu penerima secara bersamaan, kebijakan turut mempertimbangkan situasi, di mana objek pembebasan diperoleh beberapa orang penerima hak secara bersamaan.
Penerima hak secara bersamaan tetap akan mendapat pembebasan BPHTB sesuai dengan pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023 terdapat syarat yang harus dipenuhi, diantaranya paling sedikit satu orang penerima hak atau pemohon telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan (Perolehan Hak Pertama Kali).
Kemudian, identitas seluruh penerima hak harus dicantumkan dalam permohonan pembebasan BPHTB, dan penerima hak yang telah diberikan pembebasan BPHTB tidak dapat menerima pembebasan BPHTB kembali secara perseorangan untuk perolehan hak berikutnya.
Cara Mengajukan Pembebasan BPHTB
Cara mengajukan pembebasan BPHTB tergolong mudah. Berikut ini merupakan langkah-langkah mengajukan pembebasan BPHTB:
- Pengajuan Pembebasan BPHTB diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak atau kuasanya.
- Permohonan diajukan sesuai dengan persyaratan bersamaan dengan pelaporan SSPD BPHTB yang dilakukan secara elektronik di ebphtb.jakarta.go.id.
- Dalam pelaporan SSPD BPHTB, pemohon wajib menyertakan hasil pindai surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023
- Untuk Perolehan Hak Pertama Kali berupa pemberian hak baru melalui program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah, dikenakan persyaratan tambahan untuk menyertakan hasil pindai sertipikat hak atas tanah yang diperoleh melalui program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah dalam permohonan pembebasan BPHTB.
BPHTB Jadi Instrumen Penting dalam Regulasi Transaksi Properti
Perlu diketahui, BPHTB merupakan instrumen penting dalam regulasi transaksi properti yang membantu memastikan pemerataan pembangunan, kontrol pasar properti, dan juga menyediakan pendapatan bagi pemerintah daerah. Maka sebab itu, BPHTB berperan signifikan dalam mengatur dan mengelola sektor properti di wilayah provinsi DKI Jakarta.
Menurut dia, pembebasan BPHTB adalah langkah positif dalam mendukung pertumbuhan properti. Adanya kebijakan ini juga membuat pemerintah daerah memiliki peran untuk mendorong aktivitas transaksi properti berkelanjutan dan memfasilitasi akses kepemilikan properti bagi masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat yang pertama kalinya memiliki properti.
“Pembebasan BPHTB untuk perolehan pertama kali dengan nilai perolehan objek pajak sampai dengan nilai tertentu merupakan langkah yang positif dalam mendukung pertumbuhan dan inklusi properti,” imbuhnya.
Lebih lanjut, hadirnya kebijakan ini juga berjalan beriringan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat, serta memperkuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.