CNN Indonesia

Senin, 30 Okt 2023

Jakarta, CNN Indonesia —

Real Estate Indonesia (REI) menilai langkah Presiden Joko Widodo menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPN) rumah di bawah Rp2 miliar belum sesuai proposal ‘Propertynomic’ gagasan mereka.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto mengapresiasi kemurahan hati Jokowi. Namun, ia skeptis langkah tersebut bisa efektif menurunkan angka backlog alias jumlah rumah yang terbangun dibandingkan kebutuhan masyarakat.

“Oleh karena itu, kami sampaikan proposal ‘Propertynomic’. Jadi, properti ini dilihat bukan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

“Otomatis kami mendorong proposal properti sebagai sebuah proyek strategis nasional (PSN). Properti sebagai PSN ini enggak pernah dibahas, yang dibahas properti sebagai pertumbuhan ekonomi,” sambung Joko.

Ia menyebut sektor properti adalah tulang punggung dan punya multiplier effect untuk 185 subsektor industri lain. Joko lantas merinci sumbangsih properti sebesar 14 persen hingga 16 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), 9 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan 30 persen-45 persen kepada pendapatan asli daerah (PAD).

Akan tetapi, ia kecewa backlog perumahan selama satu dekade terakhir masih sulit ditekan. Joko mencatat backlog pada 2010 menyentuh 13,5 juta unit rumah dan hanya turun sedikit ke level 12,7 juta unit pada 2020.

Oleh karena itu, REI skeptis angka tersebut bisa turun drastis jika pendekatan, penganggaran, hingga kelembagaan yang dilakukan pemerintah tak berubah.

“Kami ini punya 6.400 kadang bisa sampai 6.700 pengembang. Misal, satu developer investasi Rp10 miliar, maka sudah (potensi investasi) Rp64 triliun. Imagine kalau ada 6.400 pengembang, taruh 90 persen investasinya rata-rata Rp30 miliar, berarti Rp192 triliun. Kalau Rp20 miliar berarti Rp128 triliun,” rinci Joko soal peluang investasi jika properti dijadikan PSN.