NEWS – Arrijal Rachman, CNBC Indonesia

06 March 2023

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal melakukan reformasi besar-besaran di Kementerian Keuangan, buntut dari kasus yang melibatkan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai bernama Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto.

Ini disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Laode Muhammad Syarif. Ia bertemu dengan Sri Mulyani pada Kamis (2/3/2023) bersama Erry Riyana, Amien Sunaryadi, Imam Prasodjo, Zainal Arifin Mochtar, Danang Widoyoko, Karlina Supelli, Bivitri Susanti, Arief Surowidjojo, dan Alissa Wahid.

“Bu Menteri mengatakan bahwa akan ada reformasi jilid 2 di Kemenkeu, khususnya di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai,” kata Laode kepada CNBC Indonesia, Jumat, (3/3/2023)

Laode menjelaskan, reformasi besar-besaran yang disebut reformasi jilid 2 di tubuh Kementerian Keuangan ini menitikberatkan pada peningkatan fungsi dan kinerja Inspektorat Jenderal khususnya dalam melihat LHKPN seluruh pegawai Kemenkeu.

“Akan ditambahkan verifikasi yang lebih mendalam dan kepatuhan dalam menyetorkan dan melaporkan dokumen perpajakan mereka,” ungkap Laode.

Di samping itu, ia melanjutkan, reformasi jilid 2 ini juga akan melakukan semacam audit peraturan perundang-undangan yang bisa menimbulkan konflik kepentingan atau conflict of interest dan diskresi yang besar dari pejabat di perpajakan dan bea cukai.

“Selain itu, masing-masing dirjen akan diminta jadi role model dalam bertindak dan memperhatikan perilaku para pegawai mereka,” ungkap Laode.

Ia memastikan, dalam proses reformasi jilid 2 ini, Sri Mulyani akan melibatkan pihak-pihak yang diundangnya semalam. Dengan demikian, proses reformasi birokrasi di otoritas pengelola keuangan negara itu dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai kepentingan publik.

“Bu Menteri juga akan melibatkan beberapa orang yang dipanggil semalam untuk mengawal program-program reformasi ke dua Kemenkeu,” tutur Laode.

Melalui akun instagram @smindrawati, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah mengungkapkan bahwa Laode dan rekan-rekan lainnya itu diundang untuk memperbaiki Kemenkeu saat ini. Mereka dianggap sebagai partnernya untuk mereformasi birokrasi Kemenkeu sejak 2006.

“Saya mendapat masukan yang sangat baik mengenai langkah perbaikan dan koreksi yang harus dilakukan oleh Kemenkeu menyikapi kejadian saat ini. Dari mulai aspek values dan filosofi hingga spesifik mengenai perbaikan aturan yang memberikan kewenangan diskresi yang disalahgunakan menjadi korupsi,” ujar Sri Mulyani.

Sebagai informasi, sejak 2006 Kementerian Keuangan melakukan Reformasi Birokrasi secara masif yang dilaksanakan melalui 3 Pilar Utama yaitu Pilar Organisasi, Pilar Proses bisnis, dan Pilar SDM.

Saat itu, dilaksanakan pemisahan fungsi penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran hingga pembentukan Large Tax Office sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan tahap I.