Sri Mulyani Harap Joe Biden Bisa Diajak Bahas Pajak Digital

02 February 2021

detikFinance

Senin, 01 Feb 2021

Jakarta –

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan kondisi terakhir pembahasan pajak perusahaan digital di forum negara-negara G20. Ia mengatakan pembahasan pajak perusahaan digital sangatlah sengit, ditambah lagi aksi pemerintahan Amerika Serikat (AS) sebelumnya (Donald Trump) yang memilih keluar dari pembahasan.

“AS ini yang satu-satunya kemarin kenapa belum tercapai agreement yang disebut pilar 1 dan 2 mengenai pajak digital. Karena waktu itu AS tiba-tiba withdraw atau tiba-tiba menarik kembali keseluruhan proses, tiba-tiba tidak mau mengikuti,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (1/2/2021).

Dalam pembahasan ini, pajak digital yang dimaksud adalah mengenakan pajak penghasilan (PPh) kepada perusahaan yang memiliki platform digital yang digunakan di berbagai negara. Pembahasan itu belum mencapai titik terang dikarenakan rumitnya mengenakan pajak untuk perusahaan digital yang tak memiliki bentuk usaha tetap (BUT) atau kantor fisik di suatu negara, meskipun produknya digunakan di negara tersebut.

“Kalau PPN kita sudah menggunakan UU Cipta Kerja dan Omnibus Law kita. Tapi untuk PPh itu terjadi pembahasan pertama BUT tidak secara fisik ada, bagaimana membagi profitabilitas antarnegara, yang mana disebut sebagai overhead yang justify, yang mana yang masuk property rights, yang mana yang termasuk revenue atau pendapatan yang di-generate dari pendapatan di suatu negara. Itu semuanya sedang di dalam pembahasan dan negosiasi yang sangat sengit, sangat ketat,” ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, ia berharap pada forum G20 mendatang, AS di bawah pemerintahan baru, yakni pemerintahan Presiden Joe Biden mau diajak membahas pajak digital.

“Kita berharap sekarang sudah ada pemerintahan baru yang lebih dalam hal ini percaya kepada cooperation secara multilateral dan bersama-sama, tidak unilateral, kita berharap akan tercapai itu,” tutur Sri Mulyani.

Ia juga berharap, tahun 2022 mendatang Indonesia bisa menjadi presiden negara-negara G20. Jika hal itu terwujud, ia mengatakan pemerintah akan berupaya keras membahas pajak digital dalam forum antarnegara tersebut.

“Kalau nanti benar di G20 di mana tahun ini Italia jadi presidennya, dan tahun depan Indonesia yang menjadi tuan rumah atau presidennya, kita fokusnya bagaimana taxation untuk digital bisa tercapai. Mengenai digitalisasi tax itu. Karena kami tahu sekarang ini kita semua saling lihat,” kata Sri Mulyani.