Sri Mulyani ke Cikarang Bawa Kabar Baik buat Pengusaha, Apa Itu?

30 January 2023

Anisa Indraini – detikFinance

Jumat, 27 Jan 2023

Cikarang –

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini bertemu dan berdialog dengan pelaku usaha di Cikarang dan sekitarnya. Dialog terkait kebijakan pemerintah dan strategi bisnis dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia.

Sri Mulyani mengingatkan bahwa tantangan global pada 2023 masih tidak mudah. Bendahara Negara itu mengutip laporan Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan 40% ekonomi dunia akan masuk resesi.

“Diakui tantangan global masih tidak mudah. Tahun 2023 ini IMF mengatakan 40% ekonomi dunia akan masuk resesi. Ini artinya banyak negara-negara yang growth-nya akan negatif,” kata Sri Mulyani di PT Samsung Electronics Indonesia, Cikarang, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

Meski begitu, Sri Mulyani memberi kabar baik bahwa masih ada harapan untuk bisnis tetap tumbuh. Hal itu terlihat dari kinerja ekonomi sejumlah negara maju yang masih lebih baik dari perkiraan.

“Baru tadi malam saya lihat dan baca Amerika Serikat kuartal IV-2022 memang melemah tapi tidak sedalam seperti yang diperkirakan. Kalau kita lihat Eropa juga saya lihat kondisi PMI-nya untuk manufaktur mereka sudah masuk ekspansi. Ini ada harapan,” tuturnya.

“Waktu dilihat di 2022-2023 disampaikan IMF, dunia akan mengalami situasi yang kelam, tapi sekarang tone-nya sudah mulai I think is a little bit better. Diakui 2023 memang merupakan tahun yang akan muncul ketidakpastian, downside risk-nya masih sangat besar, namun kita tidak boleh putus harapan,” tambahnya.

Sri Mulyani menyebut pemerintah akan terus mendorong instrumen fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi dan bisnis. “Perpajakan dalam hal ini bea dan cukai akan terus melakukan tugasnya. Di satu sisi mencari penerimaan negara dan sisi lain memberikan fasilitas,” tambahnya.

Kunjungan Sri Mulyani di Cikarang ditemani oleh jajaran eselon I Kementerian Keuangan yakni Sekretaris Jenderal Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, dan Inspektur Jenderal Awan Nurmawan Nuh.

(aid/ara)