Bisnis Indonesia, Senin, 27/05/2019 02:00 WIB

Bisnis, JAKARTA – Sejumlah pelaku usaha terus mempersiapkan diri untuk menyambut kebijakan pengurangan pajak superdeductible tax bagi yang diterapkan pemerintah.

Superdeductible tax akan diberikan kepada perusahaan yang turut membantu program pemerintah dalam pengembangan inovasi dan vokasi.

PT Schneider Electric Indonesia (SEI) menyatakan akan berperan aktif dalam mendorong salah satu program pemerintah pada tahun ini yakni pengembangan sumber daya manusia. Secara kumulatif, perseroan akan memberikan pelatihan kepada 18.000 orang hingga 2024.

Country President SEI Xavier Denoly mengatakan perseroan memiliki komitmen global untuk berkontribusi pada komunitas lokal melalui transfer pengetahuan dan pengembangan talenta muda. Perseroan akan memberikan beberapa bantuan melalui program seperti program Pusat Keunggulan (Centre of Excellence), pelatihan dan sertifikasi profesional, program kompetisi universitas, dan pemberian bantuan peralatan universitas dan politeknik.

“Untuk tahun ini, Schneider Electric menargetkan lebih dari 8.000 siswa SMK yang memperoleh transfer pengetahuan melalui program Centre of Excellence maupun Digital Internship,” ujarnya kepada Bisnis pekan lalu.

Xavier mengatakan Digital Internship merupakan kesempatan yang diberikan perseroan kepada para siswa SMK untuk terlibat dalam pengembangan pabrik pintar. Adapun, Centre of Exellence merupakan fasilitas pengembangan berstandar internasional bagi tenaga pendidik untuk menghubungkan akademik dan kebutuhan industri.

Kurikulum yang diterapkan di fasilitas tersebut akan diintegrasikan dalam Standar Kompetensi Nasional Indonesia. “ ini akan melatih 240 guru dan menargetkan 10.800 siswa SMK siap kerja dalam 5 tahun ke depan,” ucapnya.

Pihaknya juga akan membekali guru-guru tersebut dengan peralatan yang digunakan saat berlatih ketika kembali ke sekolahnya masing-masing. Perseroan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan untuk merevitalisasi fasilitas laboratorium secara bertahap di 184 SMK di seluruh Indonesia hingga 2022.

Xavier menilai pemenuhan sumber daya manusia yang dapat memenuhi permintaan industri di era digitalisasi adalah hal krusial. Dia mengapresiasi kebijakan superdeductible tax yang rencananya diterbitkan pada tahun ini.

“Ini akan meningkatkan tingkat kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang nantinya akan mampu meningkatkan produktivitas operasional di sektor manufakturing dan membuka lebih banyak peluang usaha dan meningkatkan jumlah lapangan kerja di Indonesia.”

Adapun Vice President of PT Samsung Electronics Indonesia Lee Kang Hyun mengatakan pengimplementasian kebijakan superdeductible tax dapat meringankan biaya penelitian dan pengembangan perseroan. Selain itu, keringanan tersebut juga dapat membiayai kesinambungan program vokasi perseroan.

“Target kami adalah memberikan peluang bagi siswa SMK khususnya dengan memberikan fasilitas dan modul pengajaran elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Sehingga ilmu yang mereka dapat di SMK membentuk mereka sebagai manusia siap kerja,” ujarnya kepada Bisnis.

Pihaknya menargetkan dapat bekerja sama dengan 100 SMK untuk memberikan fasilitas elektronik beserta modul pengajarannya.

PT Panca Budi Idaman Tbk. (PBID) juga akan melakukan pengembangan pendidikan vokasi jika beleid tersebut sudah diterbitkan. Perseroan menyatakan beleid tersebut merupakan gagasan yang bagus, kendati perseroan belum memiliki program pengembangan pendidikan vokasi saat ini.

“Kalau ada insentifnya kami akan mengembangkan vokasi juga. Kami akan ada pemberian biaya untuk anak SMK untuk mengembangkan daur ulang plastik, tetapi kami belum tahu secara detail keputusan ,” kata Corporate Secretary PBID Lukman Hakim kepada Bisnis.

Menurutnya, perseroan terus melakukan inovasi terhadap produk kemasan. Lukman mengatakan perseroan telah berusaha mengembangkan gelas plastik sejak tahun lalu. Adapun, pada tahun ini pihaknya akan menerbitkan inovasi lainnya dalam penggunaan plastik.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerangkan saat ini beleid tersebut sedang berada di Kementerian Keuangan untuk dipelajari. Kemenperin menyatakan rancangan beleid tersebut sudah final dan hanya menunggu tanggal terbit saja.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Harris Munandar berpendapat penerbitan beleid tersebut dapat mendorong industri untuk ikut mengambangkan vokasi. Alhasil, target yang ditetapkan pemerintah bisa tercapai.