NEWS – Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia

19 April 2024

 CNBC Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Uang Kartal akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu dampaknya adalah meningkatkan tax ratio atau rasio perpajakan Indonesia.

“Soal pembatasan uang kartal ini bukan cuma soal pencegahan korupsi, ini bisa meningkatkan tax ratio kita,” kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dikutip, Kamis (18/4/2024).

Pahala menduga tax ratio Indonesia mandek di angka 10% karena banyaknya underground economy. Dia mendefinisikan underground economy sebagai kegiatan ekonomi yang tidak terpantau oleh negara. Menurut dia, pengesahan RUU Pembatasan Uang kartal akan menyelesaikan penyakit itu.

Pahala mengatakan RUU Pembatasan Uang Kartal, kata Pahala, akan membatasi transaksi yang bisa dilakukan secara tunai dengan jumlah tak lebih dari Rp 100 juta. Artinya, transaksi yang melebihi nilai itu harus dilakukan melalui sistem keuangan, seperti bank.

Ketika transaksi dilakukan melalui bank, maka petugas pajak akan lebih mudah mengawasi setiap transaksi dan menarik potensi pajak dari kegiatan tersebut. “Misalkan saya dapat komisi sebagai broker, kalau dapatnya tunai petugas pajak tidak akan tahu, tapi kalau pendapatan ditransfer ke bank, maka petugas pajak bisa melacaknya,” kata Pahala.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung 2 RUU yang hingga sekarang belum juga dibahas oleh DPR. Dua RUU tersebut adalah, RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal. Sebagai informasi, ini bukanlah pertama kalinya Jokowi mendorong agar RUU ini segera dibahas parlemen.

Jokowi mengatakan dua aturan itu sebenarnya sudah diserahkan ke DPR. Namun, hingga penghujung masa pemerintahannya, DPR tak kunjung memulai pembahasan aturan ini. Padahal, kata dia, dua RUU ini amat penting untuk mencegah korupsi dan mengembalikan uang negara yang dirampok.

“Saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara, sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,” kata Jokowi dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Negara, Rabu (17/4/2024).

Pahala Nainggolan mengatakan pembatasan uang kartal akan mendorong seluruh transaksi ekonomi dilakukan melalui sistem keuangan. Ketika seluruh transaksi dilakukan melalui perbankan, maka akan lebih mudah untuk memungut pajak tersebut.

“Pembatasan transaksi tunai ini bisa mendorong transaksi keuangan masuk ke dalam sistem, ketika masuk sistem keuangan itu lebih mudah memajakinya,” kata dia.

Selain meningkatkan rasio perpajakan, Pahala menilai aturan ini juga bisa mencegah korupsi. Dia mengatakan kegiatan suap-menyuap selalu mengandalkan transaksi tunai karena sulit dilacak. Dengan penerapan aturan ini, maka koruptor dijamin akan kesulitan mencari persediaan uang tunai.

“Mengumpulkan uang suap berjumlah miliaran dengan cara mengambil dari bank akan sangat sulit,” kata dia.

Pahala berkata RUU Perampasan Aset akan menyempurnakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketika RUU Pembatasan Uang Kartal ampuh dalam upaya pencegahan korupsi, maka RUU Pemberantasan Aset akan menggebuk koruptor dari sisi penindakan.

Dia bilang dengan adanya RUU Perampasan Aset, penegak hukum seperti KPK akan lebih mudah merebut uang negara dari para koruptor. “Dua aturan ini perlu kita dorong bersama,” katanya