Ferry Sandi, CNBC Indonesia

20 August 2024

CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan tidak akan memberi insentif untuk kendaraan hybrid saat ini karena penjualannya masih tergolong baik meski tanpa insentif. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan itu bisa diberikan setelah pergantian rezim atau Presiden dalam dua bulan ke depan.

“[Apa insentif hybrid berpotensi diberikan setelah pergantian presiden?] Kita lihat aja, nanti menteri-menteri (yang membahas), saya sebagai eselon I (kerap ditugaskan) coba kaji itu, kan biasa lah itu,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika di kantor Kemenperin, Selasa (20/8/2024).

Meski demikian, untuk saat ini dipastikan pemerintah tidak akan memberi insentif untuk kendaraan hybrid.

“Sudah disampaikan Menko Perekonomian bahwa itu nggak dilakukan atau tidak segera dilakukan,” ujar Putu.

Rencana pemberian insentif ini sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir, namun akhirnya terhenti. Isu ini berdampak keputusan konsumen dalam pembelian kendaraan.

“Kita terima kasih karena kita nggak mau dari sisi industri buat konsumen itu ngambang, karena kalau itu diwacanakan dia ngga jadi beli mobilnya, ah nanti aja, dengan tegas disampaikan tidak memberikan insentif hybrid, jadi perluasan hybrid itu ntar dulu deh, sehingga orang benar-benar beli kendaraan, konsumen ngga nunggu,” sebut Putu.

Berkaca pada pemberian insentif seperti pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) beberapa waktu lalu, memang terjadi penahanan penjualan dari sisi konsumen. Di sisi lain, Putu menjelaskan bahwa alasan rencana pemberian insentif ini karena tidak ingin kalah dari negara lain.

“Kemarin sebenarnya trigger adalah apa yang dilakukan di Thailand 2x mengumumkan kendaraan elektrifikasi dia beri kemudahan-kemudahan, insentif-insentif, jadi ada pemikiran kalau investasi kesana kita telat untuk narik investasi ke Indonesia,” sebut Putu.

(fys/wur)