Tak Ada Insentif, Penjualan Mobil Hybrid Bisa Tetap Melaju?

21 August 2024

Kemenperin memastikan bahwa pemerintah tidak memberikan insentif mobil hybrid atau hybrid electric vehicle (HEV) di tengah potensi kenaikan PPnBM.

Bisnis.com

Rabu, 21 Agustus 2024

 

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) optimistis penjualan mobil hybrid atau hybrid electric vehicle (HEV) tetap melaju meskipun pemerintah memutuskan tak ada insentif di tengah potensi kenaikan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) pada segmen tersebut.

Plt. Direktur Jenderal Ilmate Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengatakan meskipun insentif tersebut dibatalkan atau ditunda untuk saat ini, tapi penjualan mobil hybrid masih bisa terus melaju.

“Kita gak usah khawatir, karena yang peminat kendaraan hybrid itu masih sangat tinggi, lihat di jalan sudah banyak,” kata Putu saat ditemui di Kantor Kemenperin, Selasa (20/8/2024).

Hal ini juga merujuk pada data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan mobil terelektrifikasi yang terdiri dari-BEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), dan Hybrid EV (HEV)-terdata sebanyak 36.053 unit, naik 59,97% YoY pada semester I/2024.

Jumlah penjualan mobil terelektrifikasi itu setara dengan 8,83% dari total penjualan kendaraan nasional. Jika dirinci, penjualan mobil hybrid memimpin dengan raihan sebanyak 24.066 unit, naik 46,08% YoY.

Adapun, mobil listrik berbasis baterai tercatat sebanyak 11.944 unit pada semester I/2024, naik 104,1% YoY, sementara PHEV hanya 43 unit. Dengan raihan itu, pangsa mobil listrik BEV hanya sekitar 2,92% dari total penjualan mobil nasional, sementara hybrid 5,89% dan PHEV 0,01%.

Dalam hal ini, Kemenperin mengungkap dari sisi industri selama ini tidak ingin membuat pasar menantikan insentif tersebut hingga menunda pembelian mobil terelektrifikasi.

“Kalau dari sisi industri tidak mau membuat konsumen itu ngambang karena kalau itu nanti dibahas, diwacanakan, dia [konsumen] gak jadi dong beli mobilnya, ah nanti aja gitu, maka disampaikan, oke ini kita tidak memberikan,” tuturnya.

Putu menegaskan, berdasarkan arahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam waktu dekat belum ada rencana perluasan insentif untuk hybrid. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut akan dibahas pada pemerintahan baru nantinya.

Lebih lanjut, dia menceritakan awal mula ide insentif untuk hybrid muncul lantaran melihat Thailand yang 2 kali mengguyur insentif untuk kendaraan elektrifikasi. Hal ini membuat pemangku kepentingan was-was investor tak melirik potensi di Indonesia.

Namun, RI kini telah memiliki investasi pada ekosistem kendaraan listrik yang juga mesti dijaga. Sebagai contoh, realisasi investasi pabrik ekosistem baterai listrik milik konsorsium Hyundai dan LG Energy. Lewat realisasi tersebut, setidaknya rantai pasok Hyundai telah tersambung sejak sel baterai hingga perakitan baterai dan mobil listrik.