NEWS – Cantika Adinda Putri , CNBC Indonesia

16 November 2021

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2021 telah mencapai Rp 953,6 triliun atau 77,6% dari target APBN yang mencapai Rp 1.229,59 triliun.

Dalam bahan presentasinya terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2021 tersebut tumbuh 15,3% secara tahunan (year on year), dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu yang mengalami kontraksi atau -18,8% atau realisasinya hanya Rp 69 triliun.

“Pajak tahun lalu kontraksi 18,8%, tahun ini recovery dengan tumbuh 15,3%,” jelas Sri Mulyani dalam CEO Networking 2021, Selasa (16/11/2021).

Menurutnya, pertumbuhan itu terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Bahkan dalam paparannya, outlook penerimaan pajak hingga akhir tahun akan mencapai target yang ditetapkan dalam UU APBN 2021, yakni Rp1.229,6 triliun.

Jika outlook itu tercapai, penerimaan pajak sepanjang 2021 akan mencatatkan pertumbuhan 14,7%. Dengan demikian, Menkeu menyebut sisi pendapatan negara telah menunjukkan pertumbuhan positif.

Hingga 31 Oktober 2021, pendapatan negara mencapai Rp 1.510,0 triliun atau tumbuh 18,2%. Angka tersebut juga telah mencapai 86,6% dari target penerimaan APBN 2021 yang sebesar Rp1.743,6 triliun.

“Dari sisi pendapatan kita alami growth hingga 18,2%, itu recovery dari tahun lalu yang kontraksi atau -15,3%. Sekarang jadi growth, double digit jadi 18,2%,” jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, dari sisi kepabeanan dan cukai, realisasinya mencapai Rp 205,8 triliun atau tumbuh 25,5%. Realisasi itu setara 95,7% dari target Rp215,0 triliun.

Adapun dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), realisasi hingga Oktober 2021 senilai Rp 349,2 triliun atau tumbuh 25,2%. Realisasi itu setara 117% atau sudah melampaui target dari target Rp 298,2 triliun karena didukung kenaikan harga komoditas.

“Jadi ini gambarkan APBN mulai pulih saat ekonomi pulih, ini dua tugas harus dilakukan bersama-sama, bukan pilihan,” ujarnya lagi.

Dengan demikian, ia menegaskan disaat ekonomi mulai pulih maka belanja akan dikendalikan secara bertahap, namun dipastikan tidak akan mengorbankan sisi belanja untuk penanganan covid-19 yang masih membutuhkan anggaran.

“Covid-19 masih sangat penting belanja untuk kesehatan masih sangat tinggi bahkan melonjak tahun ini, dan belanja perlindungan sosial kita pertahankan cukup tinggi. Sehingga pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan ini suatu keberpihakan,” tuturnya.