Kontan, Rabu, 14 Agustus 2019 | 08:13 WIB

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kebijakan fiskal jadi andalan pemerintah untuk menahan pelebaran defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Adrianto mengatakan, pemerintah akan terus berupaya mendorong ekspor untuk menekan defisit transaksi berjalan. “Termasuk melalui pembiayaan ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),” kata Adrianto, Selasa (13/8).

Peran LPEI terutama untuk merealisasikan potensi pasar ekspor ke negara-negara baru seperti Afrika. Peran LPEI penting lantaran ekspor ke negara non-tradisional secara komersial kurang layak dan berisiko untuk mendapat pembiayaan perbankan. Bahkan, memiliki tingkat risiko politik yang tinggi.

Catatan saja, pekan lalu Bank Indonesia (BI) mengumumkan posisi CAD per kuartal II-2019 melebar. Bahkan, posisi CAD kembali menembus batas aman, yaitu sebesar US$ 8,4 miliar atau setara 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah juga berupaya memangkas CAD dari sisi impor. Cara yang dipilih adalah membendung masuknya barang-barang yang membuat industri dalam negeri sulit bersaing, melalui penerapan bea masuk anti dumping (BMAD). Namun, kebijakan ini, memang tidak akan langsung menyasar ke perbaikan CAD.

Baru-baru ini, Kemkeu menerbitkan perturan menteri keuangan (PMK) terkait pengenaan BMAD terhadap impor sejumlah produk. Misalnya, untuk spin drawn yam (SDY) dari China; polyester staple fiber (PSF) dari India, Taiwan, dan China; serta memperpanjang BMAD hot rolled-plate dari China, Singapura, dan Ukraina.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengusulkan salah satu langkah efektif untuk mendorong ekspor, dengan memperbanyak perjanjian dagang secara bilateral. Perjanjian bilateral ini tepat karena bisa mengurangi ketidakpastian di perang dagang.

Sementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya menyatakan, pemerintah telah berupaya menekan CAD melalui insentif tax holiday untuk mendorong investasi, menetapkan destinasi wisata prioritas untuk mengundang devisa pariwisata, juga hilirisasi sumber daya alam melalui smelter. “Itu semua akan melahirkan devisa,” katanya

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus lebih banyak sosialisasi ke pengusaha untuk memperoleh fasilitas pembiayaan ekspor LPEI. Selain itu, pemerintah juga perlu merevitalisasi Pusat Promosi Perdagangan Indonesia atau Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), sebagai pusat promosi perdagangan produk Indonesia di luar negeri.

Di sisi lain Indonesia perlu memperbanyak proposal perjanjian dagang bilateral, di tengah sentimen perang dagang yang membuat spirit kerja sama regional makin luntur. ITPC bisa menjadi perantara,” kata Rend