NEWS – Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia

27 May 2021

Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonom Senior Faisal Basri menolak keras rencana kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty jilid II. Bila tujuannya adalah menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka langkah yang tepat kurangi belanja tidak prioritas seperti pembangunan ibu kota negara baru.

“Kurangi syahwat belanja dulu. Ibu kota tunda sampai 2030, ini kan nggak penting. Nyawa manusia lebih penting kan,” ungkap Faisal dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, Kamis (27/5/2021)

APBN perlu disehatkan kembali setelah pelebaran defisit sejak 2020 ketika mulainya pandemi covid-19. Defisit harus kembali ke 3% terhadap PDB pada 2023. Sementara diketahui penerimaan negara, khususnya dari pajak masih lesu.

Sementara bila dana APBN ditujukan untuk pembangunan ibu kota, efek ke pertumbuhan ekonomi juga kecil. “Apakah pembangunan IKN berefek pada pertumbuhan ekonomi, kan tidak. Apakah PMTB untuk BUMN yang puluhan triliun itu manfaatnya besar, tidak kelihatan dalam data itu. Jadi boros,” terangnya.

“Apakah kereta cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak, itu proyeksi tersesat. Jadi harus ada reorientasi bukan hanya pemerintah tidak belanja. Tapi pemerintah selektif melakukan belanjanya dan yang tidak urgent ditunda dulu,” jelas Faisal.

Faisal juga menyoroti pembangunan infrastruktur oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN). Dana tersebut cukup besar bila dialihkan untuk membantu masyarakat, khususnya penyediaan vaksin.

“Jadi bukan mengumbar ratusan triliun untuk BUMN lewat PMN. Padahal itu kesalahan fatal pemerintah juga. Kalau itu orientasinya, saya rasa kurang terus,” jelasnya.

Pemerintah sudah tidak mungkin bergantung terhadap utang. Penerimaan harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas, yaitu vaksin

“Sekarang kan untuk bayar bunga sudah Rp 350 triliun, bayar bunga tidak gratis dan uangnya itu untuk belanja dari utang. Utang itu bunganya tinggi, menggerogoti kemampuan pemerintah untuk melindungi rakyatnya untuk beli vaksin,” tegas Faisal.