Kontan, Selasa, 11 Desember 2018 / 20:37 WIB KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menyaring 72.592 transaksi yang terjaring sistem anti-splitting. Lewat upaya ini, DJBC telah menyelamatkan penerimaan bea masuk dan pajak impor sekitar Rp 4 miliar. “Pada peraturan sebelumnya beberapa oknum memecah barang kiriman menjadi beberapa pengiriman dengan nilai di bawah US$ 75 dalam satu hari yang sama. Jumlahnya sangat ekstrim yaitu mencapai 400 kiriman dalam satu hari,” ungkap Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu), Selasa (11/12). Heru juga menjelaskan program anti-splitting ini dilakukan untuk membuat pedagang fair dalam bisnisnya. Pasalnya, e-commerce memiliki peluang yang besar untuk melakukan transaksi ekspor-impor. Sayangnya pedagang memecah transaksi agar tak terkena bea masuk dan pajak impor. “Harus fair dengan industri dalam negeri yang telah membayar pajak secara benar dan legal, apalagi mereka sudah memberi lapangan pekerjaan,” ungkapnya. Data bea cukai menunjukkan nilai barang impor e-commerce melalui barang kiriman naik sekitar 19,03% dibanding tahun sebelumnya. Per November 2018 nilainya mencapai US$ 448,4 juta dengan jumlah dokumen sebanyak 13,8 juta.
11 December 2018
Kontan, Selasa, 11 Desember 2018 / 20:27 WIB
KONTAN.CO.ID – BOGOR. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada 27 November 2018.
Dengan perubahan ini, industri pionir yang memiliki nilai penanaman modal setidaknya Rp 100 miliar berhak memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, dengan perubahan aturan ini, maka investasi baru di Indonesia akan bisa bertambah. Namun, dia menilai melihat potensi nilai investasinya tidak akan meningkat secara signifikan.
“PMK No. 150/2018 kurang besar dari sisi sektor dan ukurannya. Dari sisi jumlah wajib pajak akan banyak tetapi nilai investasinya mungkin lebih kecil,” tutur Yustinus kepada Kontan.co.id, Selasa (11/12).
Memang dalam PMK No. 35/2018, wajib pajak yang bisa menikmati fasilitas tax holiday adalah industri pionir yang memiliki nilai penanaman modal paling sedikit Rp 500 miliar.
Sementara, hingga saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat terdapat 12 wajib pajak yang telah mendapatkan fasilitas tax holiday dengan total rencana investasi sebesar Rp 210,8 triliun. Wajib pajak yang mendapatkan fasilitas tax holiday ini masih mengacu pada PMK No. 35/2018.
Yustinus menilai dengan perluasan cakupan sektor dan kriteria yang dipermudah dari PMK sebelumnya, maka penambahan investasi baru dari sisi kuantitas memang suatu hal yang wajar. “Semoga berlanjut dan terus diperkuat dengan perbaikan-perbaikan lain,” kata Yustinus.