“Masak perusahan yang 4-5 tahun BEP, kita kasih tax holiday 10-15 tahun, kan tidak fair.”

Maria Elena – Bisnis.com 08 Agustus 2022

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan insentif libur pajak (tax holiday) bagi investor yang memenuhi kriteria pemerintah tetap dilanjutkan pada 2023 mendatang.  Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemberian fasilitas fiskal tax holiday akan tetap dilanjutkan tahun depan. Bahlil mengatakan, pemberian fasilitas tax holiday merupakan salah satu daya tarik investasi di Indonesia dan akan terus dipertahankan.

“Saya ingin meluruskan informasi tax holiday tahun depan mau disetop, itu tidak ada, belum ada, masih jalan terus, karena itu salah satu instrumen yang membuat investasi di Indonesia menarik,” katanya dalam konferensi pers, Senin (8/8/2022). Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan terus melanjutkan pemberian fasilitas tax allowance. Namun demikian, Bahlil mengatakan pemberian insentif tersebut akan lebih selektif ke depan. “Kalau bisnis break even point-nya sudah sesuai schedule, IRR di atas 11 persen, ngapain kita kasih insentif, kan negara juga butuh pendapatan. Masak perusahan yang 4-5 tahun BEP, kita kasih tax holiday 10-15 tahun, kan tidak fair,” katanya.

Oleh karena itu,Bahlil mengatakan sejumlah indikator, seperti IRR, jangka waktu BEP, penciptaan lapangan kerja, lokasi, dan transfer ilmu pengetahuan, ke depan akan dijadikan referensi dalam pemberian tax holiday. “Fasilitas itu tidak diobralkan, ada, tapi bagi yang pantas dan layak untuk diberikan,” jelasnya. Adapun, Bahlil menyampaikan, pemerintah menargetkan investasi yang lebih tinggi dari target tahun ini Rp1.200 triliun pada 2023 Baca Juga : BPS Bocorkan Penyebab Daya Beli Masyarakat Terjaga Dorong Ekonomi Tumbuh 5,44 Persen “Untuk 2023 Presiden memberikan target lebih besar dari sekarang, lebih dari Rp1.200 triliun, angkanya berapa kami lagi kaji,”

Bahlil menjelaskan, peningkatan target investasi sejalan dengan defisit APBN yang kembali ke tingkat 3 persen pada tahun depan. Dengan kembalinya defisit APBN ke 3 persen, maka ruang belanja pemerintah atau pembiayaan akan menurun. “Maka harus ada komponen yang menambal itu, salah satunya investasi. Kalau ditanya apakah bisa? Insyaallah bisa, karena kita mempunyai beberapa data investasi yang berprospek untuk masuk ke Indonesia pada 2023,” jelas Bahlil.