Kontan, Senin, 14 Januari 2019 / 05:10 WIB

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang pajak e-commerce. Secara rinci, beleid ini mewajibkan penyedia platform untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform kepada pedagang dan penyedia jasa; memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri; dan melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

Namun, beleid ini menuai kritik dari para pengusaha layanan jasa pengiriman barang. Pasalnya, beleid ini dinilai memberatkan. Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) keberatan dengan beleid pemerintah terkait pajak e-commerce.

“Menambah beban kami,” ungkap Ketua Umum Asperindo sekaligus Mohamad Feriadi Direktur Utama JNE saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (13/1).

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung. Aturan ini membuat penyedia platform memiliki tugas tambahan. “Ada effort lebih,” ungkap Ignatius saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (13/1).

Pasalnya, banyak pengiriman barang yang juga dilakukan oleh pelaku di luar e-commerce. Bisa saja pengiriman terjadi antara konsumen ke konsumen, juga bisnis ke bisnis baik online maupun konvensial. Sehingga untuk datanya sangat sulit diterapkan.

Catatan saja, beleid ini mengatur pelaku over the top bidang transportasi untuk melaporkan rekapitulasi transaksi e-commerce dan memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan pajak penghasilan terkait penyediaan layanan dan penjualan barang dagangan milik penusaha logistik.