Penerapan Pajak Karbon Jadi Nggak Sih? Ini Kabar Terbaru dari Sri Mulyani

09 May 2023

Anisa Indraini – detikFinance

Selasa, 09 Mei 2023

Jakarta –

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerapan pajak karbon di Indonesia masih terus disiapkan. Kebijakan ini sudah beberapa kali ditunda sejak mulanya dijadwalkan berlaku April 2022.

“Kita sedang terus mempersiapkan pajak karbon,” kata Sri Mulyani di The Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Bendahara negara tersebut menekankan pajak karbon bukan sekadar instrumen untuk menambah penerimaan negara saja. Melainkan komitmen pemerintah untuk mencapai target karbon netral (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat.

Saat ini pemerintah masih melihat momentum ekonomi Indonesia sebelum menerapkan pajak karbon. “Kita lihat dari sisi ekonomi kita, momentum ekonominya kuat berarti cukup baik walaupun kita waspada kepada lingkungan global,” terang Sri Mulyani.

Sebelumnya, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menyatakan peraturan soal bursa karbon akan terbit pada Juni 2023. Dengan begitu ia menargetkan penerapan bursa karbon bisa berjalan pada September 2023.

“Rencananya kami akan terbitkan POJK bulan depan dan dalam waktu bersamaan mengkoneksikan antara sistem registrasi nasional dari karbon dengan yang diperlukan sistem informasi di bursa karbon. Lalu harapannya pada September sudah melakukan perdagangan perdana,” kata Mahendra dalam konferensi pers KSSK di Kantor LPS, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Pada perdagangan awal yang akan dilakukan di antaranya peluncuran pembayaran biaya hasil 100 juta ton CO2 yang dalam hal ini sedang difinalisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Itu terkait kesiapan dan proses menyiapkan diri untuk bursa karbon. Secara paralel tentu saja persiapan yang dilakukan pemerintah akan sangat menentukan, karena hal itu berarti secara paralel juga pemerintah menyiapkan seluruh perangkat untuk sistem registrasi nasional, lalu sertifikasi penurunan emisi,” ujarnya.

“Sehingga produk dalam bentuk sertifikasi otorisasi bisa diperdagangkan di bursa karbon. Diharapkan hal itu dapat berlangsung dalam 1-2 bulan ini sehingga connect dengan jadwal yang kami sampaikan tadi,” tambahnya.