Anisa Indraini – detikFinance

Kamis, 22 Apr 2021

Jakarta –

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Maret 2021 masih terkontraksi 5,6%. Jumlahnya baru mencapai Rp 228,1 triliun atau 18,6% dari target pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 1.229,6 triliun.

“(Penerimaan pajak) turun 5,6% dibanding tahun lalu sampai Maret 2020. Ada beberapa faktor seperti transaksi yang tidak berulang dan adanya insentif pajak yang tadi telah diberikan kepada sektor usaha, maka pajak menurun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2021, Kamis (22/4/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut seluruh penerimaan neto jenis pajak mayoritas masih terkontraksi. Kecuali pajak orang pribadi yang meningkat 99,3% dibanding tahun lalu.

“Ini menarik terjadi lonjakan yang sangat besar,” ucapnya.

Sedangkan PPh 21 masih -5,58% pada kuartal I 2021 akibat belum pulihnya serapan tenaga kerja. PPh 22 impor juga terkontraksi -69,38% secara bulanan karena dipengaruhi oleh pemberian insentif dari pemerintah kepada pelaku usaha.

“Sedangkan nanti kita harapkan dengan impor yang meningkat, ada kenaikan dari PPh 22 impor, meski pajak masih memiliki fungsi mendukung pemulihan ekonomi sehingga kita perlu hati-hati dalam melakukan pungutan,” ucapnya.

PNBP dan hibah juga tercatat turun 8,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari target Rp 229,1 triliun, realisasinya Rp 88,4 triliun atau 29,6%.

“Ini karena harga sumber daya alam yang bulan Januari, Februari, dan Maret tahun lalu dibandingkan sekarang, saat ini masih rendah. Meski kondisi harga komoditas mulai pulih namun dibandingkan kondisi tahun lalu masih rendah,” jelasnya.

Walaupun dua sumber penerimaan negara turun, bea dan cukai mengalami kenaikan. Sri Mulyani menuturkan bahwa realisasinya Rp 62,3 triliun atau 29% dari pagu Rp 215 triliun.

“Ini sesuatu yang bagus. Kita harapkan terus terjaga sampai akhir tahun dan bisa tercapai targetnya,” ucapnya.

(aid/dna)