Kontan, Kamis, 31 Oktober 2019 / 17:56 WIB

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memastikan terus melanjutkan kebijakan fiskal yang ekspansif sebagai stimulus pada perekonomian dalam negeri di tengah tekanan perekonomian global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, hal tersebut tecermin dari alokasi belanja berdasarkan fungsinya yang telah disusun dalam APBN 2020.

Tahun depan, alokasi anggaran belanja pemerintah untuk pendidikan mencapai Rp 508 triliun. Anggaran infrastruktur sekitar Rp 423 triliun, anggaran kesehatan Rp 132 triliun, serta anggaran pengentasan kemiskinan yang mencapai Rp 372 triliun.

“Itu semua tujuannya untuk menjaga daya beli dan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang menjadi pondasi bagi domestic demand, terutama konsumsi dan investasi,” tutur Sri Mulyani, Kamis (31/10).

Dengan menurunnya angka kemiskinan nasional, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat, Sri Mulyani berharap optimisme pengusaha juga bertambah besar. Artinya, potensi permintaan dari pasar domestik tetap terjaga dan berdampak baik bagi kinerja perusahaan-perusahaan.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menyediakan bermacam insentif fiskal bagi dunia usaha. Seluruh insentif perpajakan telah diestimasi dengan nilai sekitar Rp 150 triliun pada 2017 lalu dan diperkirakan terus meningkat setiap tahunnya.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani meminta para pelaku usaha untuk memanfaatkan iklim usaha yang telah pemerintah upayakan tersebut.

“Jadi yang menjadi ujian adalah apakah pengusaha ada inovasi adn kreativitas untuk melihat peluang dan environment ini. Pemerintah hanya bisa menciptakan situasi yang kondusif, tapi akhirnya semua bergantung pada dunia usaha,” tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu di hadapan ratusan pimpinan perusahaan yang menghadiri Forum CEO Networking.

Sri Mulyani berharap, pelaku usaha dapat memanfaatkan segala insentif dan fasilitas yang telah pemerintah sediakan untuk mendukung aktivitas dan ekspansi bisnis di dalam negeri, maupun untuk mematikan permintaan domestik tetap kuat.

“Kita (pemerintah) ciptakan instrumen untuk stimulasi growth, tapi kami tidak bisa jadi pengusaha. Yang harus maju dan berperan adalah pelaku usaha sendiri,” tandasnya.