NEWS – Arrijal Rachman, CNBC Indonesia

07 March 2023

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah bersiap untuk melakukan reformasi jilid II di Kementerian Keuangan. Reformasi jilid II ini difokuskan di jajaran Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Laode Muhammad Syarif. Kebetulan, dia bertemu dengan Sri Mulyani pada Kamis (2/3/2023) bersama Erry Riyana, Amien Sunaryadi, Imam Prasodjo, Zainal Arifin Mochtar, Danang Widoyoko, Karlina Supelli, Bivitri Susanti, Arief Surowidjojo, dan Alissa Wahid.

“Bu Menteri mengatakan bahwa akan ada reformasi jilid 2 di Kemenkeu, khususnya di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai,” kata Laode kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (7/3/2023).

Seperti diketahui, pegawai dari dua instansi ini tengah tersandung kasus pamer harta yang berbuntut panjang. Reformasi besar-besaran yang disebut reformasi jilid 2 ini akan menitikberatkan pada peningkatan fungsi dan kinerja Inspektorat Jenderal khususnya dalam melihat LHKPN seluruh pegawai Kemenkeu.

“Akan ditambahkan verifikasi yang lebih mendalam dan kepatuhan dalam menyetorkan dan melaporkan dokumen perpajakan mereka,” ungkap Laode.

Adapun, reformasi jilid 2 ini juga akan melakukan semacam audit peraturan perundang-undangan yang bisa menimbulkan konflik kepentingan atau conflict of interest dan diskresi yang besar dari pejabat di perpajakan dan bea cukai.

“Selain itu, masing-masing dirjen akan diminta jadi role model dalam bertindak dan memperhatikan perilaku para pegawai mereka,” kata Laode.

Sebagai catatan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya dijalankan pada 2006. Saat itu, Kementerian Keuangan melakukan reformasi birokrasi secara masif yang dilaksanakan melalui 3 Pilar Utama yaitu Pilar Organisasi, Pilar Proses bisnis, dan Pilar SDM.

Dalam reformasi tersebut, pemisahan fungsi penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran hingga pembentukan Large Tax Office sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan tahap I.