Tunggu kepastian insentif pajak, pemain asuransi siap mendanai proyek infrastruktur

17 September 2019

Kontan, Selasa, 17 September 2019 / 15:48 WIB

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Industri asuransi jiwa siap masuk investasi ke proyek infrastruktur pemerintah. Sebelum itu, pemain asuransi menginginkan pemerintah memberikan kemudahan berinvestasi di sektor ini, khususnya pemberian insentif pajak.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) masih mendiskusikan usulan tersebut dengan pihak terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan lembaga pemerintah lain.

Poin-poin usulannya, berupa pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga obligasi serta insentif pajak dalam bentuk penurunan PPh untuk pembayaran premi asuransi jiwa.

Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampubolon mengharapkan insentif yang diberikan bisa di bawah 10% dari pajak penghasilan (PPh). Jika usulan tersebut disetujui maka semakin banyak masyarakat Indonesia tertarik membeli asuransi dan berkontribusi besar pada pembangunan infrastruktur.

“Semakin banyak tertarik ke asuransi jiwa maka dana masyarakat yang terkumpul juga lebih banyak. Hari ini saja total aset asuransi jiwa sudah sebesar Rp 550,38 triliun di kuartal II 2019, kalau bisa lebih tinggi lagi maka sumber pendanaan infrastruktur jangka panjang bisa semakin besar,” jelas Budi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, investasi di infrastruktur memberikan berbagai keuntungan. Dibandingkan bank, investasi di sektor ini bisa memberikan hasil investasi (yield) lebih tinggi.

Ambil contoh saja, investasi di bank hanya menjanjikan yield 12% per tahun, sedangkan investasi ke obligasi selama 30 tahun mendapatkan yield 8%.

“Kita bisa menjual produk dengan kepastian return ke depan dengan uang yang berhasil dikumpulkan nasabah. Sedangkan return bank 12% hanya pilihan terbaik tahun ini, sehabis itu tidak ada lagi,” ungkapnya.

Di samping itu, pembiayaan proyek infrastruktur membutuhkan pendanaan jangka panjang yang pas dengan skema asuransi di mana pemegang polis menaruhkan dananya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, dana pensiun dan proteksi seumur hidup.

Ketika pembangunan infrastruktur didanai kredit perbankan yang umumnya berasal dari pihak ketiga berupa giro, tabungan dan deposito yang bersifat jangka pendek. Tapi harus diinvestasikan jangka panjang, karena itu adalah risiko maka biasanya tingkat bunga agak tinggi.