Anisa Indraini – detikFinance

Selasa, 09 Mei 2023

Jakarta –

Bank Dunia (World Bank) merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) guna menghasilkan tambahan penerimaan. Seperti diketahui, saat ini masih ada beberapa barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN.

“Cara praktis untuk meningkatkan penerimaan PPN dengan cepat adalah dengan menghilangkan pengecualian dan tarif pilihan atas pajak untuk berbagai barang dan jasa,” tulis laporan World Bank’s Indonesia Poverty Assessment yang diluncurkan Selasa (9/5/2023).

Bank Dunia mencatat sepertiga dari potensi penerimaan PPN atau 0,7% dari produk domestik bruto (PDB) di Indonesia hilang akibat pembebasan PPN saat ini. Padahal itu dianggap cukup untuk mendanai seluruh anggaran bantuan sosial yang diperluas pada 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung rekomendasi tersebut dengan rencana mengenakan PPN sembako dan pendidikan bagi orang kaya. Namun, banyak risiko politiknya bagi pemerintah.

“Dalam hal ini Bank Dunia berusaha mendorong saya untuk mengambil risiko politik yaitu PPN sembako, pendidikan,” kata Sri Mulyani.

Bendahara Negara itu mengakui, khusus untuk sekolah papan atas memang harus dikecualikan dari pembebasan PPN. Berbeda dengan sekolah umum yang memang lebih banyak diisi masyarakat kalangan menengah bawah.

“Jadi pendidikan adalah sesuatu yang dibutuhkan. Oleh karena itu harus dikecualikan PPN-nya seperti pendidikan, sembako, ini sensitif. Pendidikan ada sekolah papan atas dan rendah, oleh karena itu perlakuan ini harus dibedakan,” tegas Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, dalam hal pengenaan pajak di Tanah Air harus dilihat sesuai kebutuhan masyarakat tanpa harus menyamaratakan seluruhnya. Dengan begitu ruas fiskal masih bisa memberikan perlindungan sosial ke masyarakat yang lebih membutuhkan.

“Saya setuju dengan rekomendasi bank dunia, tapi kita harus mempertimbangkan. Anda bisa memiliki rancangan ekonomi terbaik, tapi kalau tidak didukung politik hanya menjadi laporan saja,” tuturnya.

“Laporan itu menyebutkan harus menciptakan ruang fiskal, yang paling penting bagi saya menciptakan ruang politik,” tambah Sri Mulyani.

(aid/ara)