CNBC Indonesia

03 March 2021

Jakarta, CNBC Indonesia – Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan diduga berulah. Kali ini PNS dari Direktorat Jenderal Pajak yang diduga menerima suap hingga miliaran.

Hal ini terkuak setelah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan bahwa pihaknya sedang melakukan penyidikan ke PNS Pajak tersebut.

Alexander Marwata telah mengonfirmasi hal tersebut, namun enggan menyebut tersangka yang sudah dijerat lantaran proses penyidikan masih berjalan.

“Kita sedang penyidikan betul, tapi tersangkanya nanti dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. Ini yang sedang kita lakukan. Nanti kalau sudah alat buktinya cukup, tentu akan kita ekspose,” kata Alex, seperti dikutip Rabu (3/3/2021).

Alex enggan menyebut secara detail kasus yang sedang disidik. Ia hanya menyampaikan dugaan suap dalam kasus pajak ini bernilai miliaran rupiah.

“Nilai suapnya besar; puluhan miliar juga. Kalau tidak salah itu juga melibatkan tim pemeriksa. Kalau di pajak kan modusnya seperti itu, gimana caranya supaya WP [Wajib Pajak] bayar pajak rendah dengan cara menyuap pemeriksanya agar pajaknya diturunkan,” imbuh dia.

Usut punya usut, dugaan suap ada hubungannya dengan konsultan pajak dan perusahaan perkebunan. Berdasarkan informasi yang diperoleh CNBC Indonesia, perusahaan perkebunan tersebut menggunakan jasa konsultan pajak.

Nah untuk membayar pajaknya dengan angka yang lebih murah, sang konsultan pun memberikan dana kepada ASN di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun sampai saat ini Kementerian Keuangan sendiri belum memberikan tanggapan resmi.

Terkait dugaan suap ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun siap angkat suara. Ia langsung melakukan konferensi pers pada siang ini.

Dari jadwal yang diterima CNBC Indonesia, Sri Mulyani beserta Dirjen Pajak Suryo Utomo akan memberikan penjelasan pukul 13.00 WIB.

“Kami mengundang rekan-rekan untuk meliput Konferensi Pers Pengusutan Dugaan Kasus Suap, pada Rabu, 3 Maret 2021 Pukul 13.00 WIB,” tulis undangan tersebut.

Adanya dugaan ini tentunya akan membuat nama Kementerian Keuangan tercoreng. Bahkan ini bisa menurunkan kepercayaan publik terutama wajib pajak ke DJP.