Ilyas Fadilah – detikFinance

Selasa, 09 Mei 2023

Jakarta –

Rencana penerapan pajak ekspor produk nikel Feronikel (FeNi) dan nikel pig iron (NPI) masih dikaji pemerintah. Hal ini disampaikan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan, rencana tersebut terlalu cepat disampaikan karena harga nikel saat itu bagus. Kini ia menyebut harga nikel cenderung turun.

“Sekarang kita siapkan. Intinya begini, kita cari keseimbangan. Kita kemarin agak cepat berikan usulan karena lihat harganya bagus. Sehingga volume produksi tetap tinggi. Tapi sekarang harganya turun,” kata Luhut saat ditemui di The Westin Hotel Jakarta, Selasa (9/5/2023).

“Kita mau bawa equilibriumnya itu. Lagi dihitung dengan cermat,” sambung Luhut.

Pada kesempatan itu, Luhut menegaskan pemerintah tidak akan memberikan izin pembangunan smelter dengan mudah. Kecuali jika pembangunannya menggunakan energi bersih.

“Makannya, sekarang kita tidak beri izin lagi kecuali dia pakai clean energy,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Pande Putu Oka menyampaikan soal rencana pajak ekspor nikel.

“Diskusi ini kan tetap bisa diadakan. Pembahasannya mau seperti apa, kebijakan yang mau diambil ke depan masih tetap bisa dilakukan. Diskusi atau pembahasannya tidak perlu menunggu hasil banding (ke WTO),” kata Oka beberapa waktu lalu.

Meski begitu, Oka tidak mau rencana pajak ekspor nikel dikaitkan sebagai ajang ‘balas dendam’ Indonesia yang kalah di WTO. Menurutnya, rencana itu ada untuk mendukung ketersediaan suplai di dalam negeri dan menghasilkan nilai tambah.