CNN Indonesia

Selasa, 09 Mei 2023

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons Bank Dunia (World Bank) yang merekomendasikan pemerintah Indonesia menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan itu dinilai dapat menghasilkan tambahan penerimaan negara.

Sri Mulyani pun mendukung rekomendasi Bank Dunia itu dengan rencana mengenakan PPN sembako dan pendidikan bagi orang kaya. Namun, ia menyebut akan banyak risiko politiknya bagi pemerintah.

“Dalam hal ini Bank Dunia berusaha mendorong saya untuk mengambil risiko politik yaitu PPN sembako, pendidikan,” katanya, dikutip dari Detikcom, Selasa (9/5).

Sri Mulyani mengakui khusus sekolah papan atas memang harus dikecualikan dari pembebasan PPN. Berbeda dengan sekolah umum yang memang lebih banyak diisi masyarakat kalangan menengah bawah.

“Jadi pendidikan adalah sesuatu yang dibutuhkan. Oleh karena itu harus dikecualikan PPN-nya seperti pendidikan, sembako, ini sensitif. Pendidikan ada sekolah papan atas dan rendah, oleh karena itu perlakuan ini harus dibedakan,” katanya.

Bendahara negara itu menambahkan pengenaan pajak di Indonesia harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu ruang fiskal masih bisa memberikan perlindungan sosial ke masyarakat yang lebih membutuhkan.

“Saya setuju dengan rekomendasi Bank Dunia, tapi kita harus mempertimbangkan. Anda bisa memiliki rancangan ekonomi terbaik, tapi kalau tidak didukung politik hanya menjadi laporan saja,” katanya.

“Laporan itu menyebutkan harus menciptakan ruang fiskal, yang paling penting bagi saya menciptakan ruang politik,” lanjutnya.