Kontan, Minggu, 10 Mei 2020 / 17:40 WIB

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah saat ini tengah memperluas layanan pembayaran pajak untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui e-commerce.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak awal tahun ini sampai 8 Mei 2020, terdapat 88.701 transaksi UMKM yang bayar pajak dengan nominal Rp 270,1 miliar.

Jumlah tersebut terbilang melonjak jika dibandingkan dengan realisasi pembayaran pajak sejak pertama kali layanan tersebut diterapkan yakni pada

23 Agustus 2019 hingga akhir tahun lalu, terdapat 55.876 transaksi pembayaran pajak UMKM dengan nominal Rp 169,1 miliar.

Adapun transaksi dan nominal tersebut diperoleh melalui channel tiga Lembaga Persepsi Lainnya (LPL), yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Andin Hadiyanto, menyampaikan dari total realisasi sepanjang tahun ini, 80% atau sekitar Rp 216 triliun merupakan pajak UMKM.

Lebih lanjut, Andin menyampaikan untuk prospek tahun ini diharapkan dapat mencapai Rp 500 miliar, dengan terdapat penambahan channel LPL baru yaitu System Integration Test (SIT), Mitra Pajakku, Online Pajak, dan Indomaret, Clickargo (Gatotkaca Trans Dystemindo), Bimasakti Multi Energi, dan Drop Global Tech.

Di sisi lain, nampaknya akan ada penurunan dari penerimaan pajak yang disetor melalui LPL. Sebab, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu telah menghapus pajak UMKM yang sebelumnya dipatok tarif 0,5%.

Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

“Untuk PPh Final ditanggung Pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020, kami masih belum memperkirakan dampaknya,” kata Andin kepada Kontan.co.id, Jumat (8/5).