CNN Indonesia | Selasa, 07/05/2019 19:43 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah mengaku belum memiliki proyeksi daftar calon investor yang bakal menerima insentif pengurangan pajak hingga 200 persen alias super deduction tax. Padahal, proses penggodokan insentif sudah hampir rampung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah baru memiliki daftar calon sektor industri yang sekiranya bisa menikmati insentif tersebut.

Proyeksi tersebut muncul dari masing-masing kementerian teknis, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pariwisata. Namun, proyeksi ini belum mengerucut ke dalam sektor prioritas.

“Itu makanya belum diselesaikan karena belum sampai ke sana. Pekerjaannya belum sampai ke calon penerima itu,” ungkap Darmin di kantornya, Selasa (7/5).

Di sisi lain, pemerintah juga masih merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi aturan hukum turunan bagi pemberian insentif tersebut. “Itu masih di BKF (Badan Kebijakan Fiskal), mereka masih menyelesaikan,” terangnya.

Lebih lanjut, mantan direktur jenderal pajak itu menargetkan keseluruhan rancangan insentif pajak tersebut bisa rampung pada semester I 2019.

Di sisi lain, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan internal pemerintah juga tengah merampungkan pembentukan komite program vokasi. Namun, sampai saat ini belum ada penunjukkan resmi siapa pejabat pemerintahan yang bakal memimpin komite tersebut.

“Kami masih menunggu perkembangan. Belum (ada ketua komite),” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan masing-masing kementerian untuk mempercepat finalisasi berbagai insentif bagi perusahaan swasta yang berkontribusi pada perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Bahkan, ia meminta para menteri terkait untuk membuat agenda rapat sendiri dalam merampungkan insentif tersebut.

Tujuannya, agar pihak swasta tergugah untuk membantu pemerintah mencapai fokus pembangunan pada tahun ini, yaitu perbaikan kualitas SDM. Menurutnya, pemerintah tidak bisa mengejar target tersebut sendirian, apalagi perbaikan kualitas SDM membutuhkan waktu yang tak singkat.

“Ini akan kami bicarakan secara spesifik untuk kementerian terkait, termasuk kebijakan yang memberi insentif kepada perusahaan, agar mereka itu sama-sama dengan kita (pemerintah) melakukan pelatihan training secara besar-besaran,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia ingin jaringan bisnis dari para pihak swasta bisa membuat program perbaikan kualitas SDM Indonesia meluas, yakni tidak terbatas di dalam negeri seperti program pemerintah selama ini. “Kami ingin di dalam maupun luar negeri,” imbuhnya.