Kontan, Rabu, 04 September 2019 / 23:00 WIB

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengusaha manufaktur masih menunggu hasil dari revisi tax allowance (keringanan pajak). Menurut Asosiasi Industri Plastik Indonesia (Inaplas), pemerintah saat ini masih terlalu fokus pada politik anggaran yang ada, sehingga implementasi dari insentif yang dijanjikan, terabaikan.

“Saat ini pengusaha tidak butuh janji, yang kami butuhkan hanya kepastian dari insentif yang sudah diwacanakan,” ujar Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono saat dihubungi Kontan.co.id pada Rabu (4/9).

Menurutnya, rencana revisi tax allowance dan semua insentif itu baik dan bisa menguntungkan dunia usaha. Namun, karena janji yang tidak kunjung ditepati, akhirnya ia sendiri pesimis ini nantinya akan terlaksana.

Selanjutnya, ia juga menganggap pemerintah masih belum terlalu pro dengan industri menengah ke bawah, sehingga kalaupun nantinya tax allowance tersebut diterapkan, tetap akan menyasar ke perusahaan-perusahaan level menengah ke atas.

Padahal, menurutnya, saat ini yang membutuhkan bantuan dari pemerintah adalah industri menengah ke bawah. Karena industri tersebut yang paling dekat dengan masyarakat.

Belum lagi saat ini ada momok cukai yang mulai menghantui langkah para pengusaha. Fajar mengambil contoh kenaikan cukai rokok dan juga pengenaan cukai plastik, walau belum ada keputusannya.

Ia beranggapan pemerintah masih belum terlalu melibatkan para praktisi dalam menentukan kebijakan ini. Pemerintah juga dinilai terlalu melibatkan akademisi yang dipandang terlalu berbasis teori.

“Kebijakan yang disusun itu tidak menapak bumi. Ditambah akademisi kita kurang dengan dasar praktisnya. Kita orang yang di lapangan dan yang memang benar tahu dengan apa yang terjadi malah tidak terlalu dilibatkan,” tambah Fajar.

Oleh karena itu, selanjutnya, Fajar berharap agar pemerintah bisa lebih bijak dalam menentukan insentif dan juga kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang sudah dijanjikan, nantinya hanya akan berbuntut pada harapan semata.

Fajar juga berharap agar nantinya para pelaku usaha bisa lebih dilibatkan lagi dalam penentuan kebijakan, sehingga nantinya kebijakan yang lahir tidak terlalu memberatkan mereka yang benar-benar ada di lapangan.