NEWS – Arrijal Rachman, CNBC Indonesia

11 May 2023

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menganggap kondisi perekonomian global masih menantang pada tahun ini, meskipun dari sisi domestik masih mampu tumbuh di atas 5%. Di tengah kondisi itu, Menteri Keuangan pun memiliki strategi khusus untuk menjaga penerimaan negara dari sisi pajak.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, strategi yang diterapkan pemerintah untuk mengejar penerimaan pajak tahun ini dengan mengoptimalkan pengawasan. Di antaranya, Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) dan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Wajib Pajak.

“Kan dibagi dua seperti yang disampaikan awal tahun. Pengawasan atas PPM dan kedua adalah PKM,” kata dia di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (11/5/2023).

Yon menjelaskan, PKM merupakan kegiatan menguji kepatuhan melalui penelitian komprehensif berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan penyelesaian atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

“PKM, tentu ini juga merupakan suatu pekerjaan yang rutin kita lakukan pemeriksaan, penagihan. Itu menjadi suatu menjadi kerja rutin lah disamping beberapa policy yang tentu kita garap,” jelasnya.

Adapun untuk langkah PPM terdiri dari mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), dan pembayaran angsuran pajak.

“PPM nya tentu mencermati pergerakan berbagai hal yang tentu menjadi pengawasan pembayaran masa lah ya, tetap diawasi. Kita lihat tentu kewaspadaan kita terhadap berbagai faktor geopolitik, kecenderungan beberapa penurunan harga komoditas tentu kita awasi dan kita lihat dampaknya terhadap penerimaan,” tutur Yon.

Sebagai informasi, target penerimaan pajak tahun ini ditargetkan sebesar Rp 1.718 triliun atau tumbuh 0,07 persen dari realisasi tahun lalu Rp 1.716,8 triliun.

Sampai dengan kuartal I-2023 penerimaan negara dari pajak tercatat sebesar Rp 432,25 triliun. Adapun realisasi ini setara 25,16 persen dari target penerimaan pajak 2023 sebesar Rp 1.718 triliun.

“Kalau kita lihat sampai penerimaan tahun ini alhamdulilah masih April masih cukup baik,” tegas Yon.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa tekanan ekonomi global masih akan terjadi, meskipun Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengumumkan Pandemi Covid-19 telah usai.

Ditandai dengan pertumbuhan ekonomi global pada 2021 yang sempat melesat hingga 5,7%, namun kembali diperkirakan beberapa lembaga internasional, seperti IMF turun ke posisi 3,4% pada 2022 dan kembali turun hingga 2,8% pada 2023.

“Sayangnya, ketika risiko dari pandemi ini telah surut, lanskap ekonomi global menghadirkan tantangan yang berkelanjutan dan mengancam pemulihan ekonomi global,” tuturnya.

Sri Mulyani mengungkapkan, berlanjutnya risiko tekanan ekonomi global ini masih dipicu oleh dampak perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Akibat peperangan itu, harga-harga komoditas mengalami tekanan yang memicu ketidakpastian ekonomi dari sisi perdagangan internasional.

Kondisi geo-ekonomi kata dia juga semakin terfragmentasi secara lebih luas dan mendalam, mengakibatkan tingginya angka inflasi di berbagai negara, khususnya negara-negara maju. Sering dengan munculnya kebijakan inflation reduction act di Amerika Serikat dan Carbon Border Adjustment Mechanism di Uni Eropa.

“Ini akan membuat tambahan tekanan dari sisi ekspor di negara-negara yang menjadi mitra dagang mereka. Demikian juga tekanan terhadap arus modal atau investasi,” ucap Sri Mulyani.

Tingginya angka inflasi di negara-negara maju juga menyebabkan bank sentralnya menaikkan suku bunga acuan secara cepat dan signifikan sehingga menekan laju pertumbuhan ekonominya dan menambah tekanan terhadap biaya utang.

“Akibatnya IMF telah memperkirakan dalam World Economic Report, ekonomi global akan melambat signifikan ke posisi yang hanya 2,8% tahun ini dibandingkan tahun lalu 3,4% dan tahun depan diperkirakan naik sedikit ke level 3%,” ujar Sri Mulyani.